Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, ke depannya pelatihan Kartu Prakerja tidak akan digelar secara daring, melainkan melalui tatap muka.

Mekanisme tersebut baru akan ditetapkan setelah tidak ada lagi kebijakan pembatasan sosial akibat Covid-19.

"Pelatihan kelas tatap muka, workshop, balai latihan, dan lain-lain akan tersedia setelah pembatasan sosial dicabut," kata Panji kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: ICW Nilai Kartu Prakerja Rawan Dikorupsi dan Akan Jadi Program Sia-sia

Panji mengatakan, pemerintah saat ini terpaksa memberlakukan pelatihan secara daring karena adanya kebijakan pembatasan sosial.

Skema asli Kartu Prakerja sebenarnya adalah pelatihan di lembaga pelatihan, baik tatap muka di kelas maupun secara daring.

Kelas daring lebih fokus untuk keahlian digital, sedangkan pelatihan offline diselenggarakan dengan masukan dari pasar kerja, industri dan sektor usaha yang kekurangan tenaga kerja dengan kemampuan tertentu.

"Model pelatihan ke depannya bisa juga 3 in 1, pelatihan, sertifikat, dan penempatan," tutur Panji.

Baca juga: Politikus PKS Minta Kartu Prakerja Disetop, Ini Alasannya...

Panji mengatakan, Kartu Prakerja saat ini sudah refocusing menjadi program semi bantuan sosial.

"Aspek pelatihan keterampilan tetap ada dengan pilihan lebih dari 2.000 jenis. Namun, ke depan insentif Kartu Prakerja akan lebih diprioritaskan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka program kartu pra kerja hingga gelombang ketiga.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan, program kartu prakerja sebenarnya merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk angkatan kerja.

Namun, dalam rangka merespons pandemi Covid-19, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah.

"Ditujukan sebagai sebuah instrumen social safety net untuk membantu meringankan daya beli, meringankan beban hidup dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak oleh Covid-19," kata Denni di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (14/4/2020).