Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi VII Kembali Desak Menristek Percepat Program Konsorsium Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/05/2020, 19:00 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi VII Dewan Perwalilan Rakyat (DPR) RI kembali mendesak Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) atau Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) untuk mempercepat program konsorsium mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto kembali mengatakan itu dalam Rapat Kerja (Raker) gabungan secara virtual antara Komisi VI, VII dan IX DPR RI dengan Menristek/Kepala BRIN, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatandi Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (5/5/2020).

Rapat tersebut juga menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), yakni BPPT, LIPI, LAPAN, Kepala BPOM, dan Direktur LBM Eijkman.

Sugeng mengatakan kalau pernyataan Komisi VII DPR tersebut merupakan salah satu kesimpulan hasil Raker/RDP Komisi VII dengan Menristek/Kepala BRIN, BPPT, LIPI, LAPAN dan Direktur LBM Eijkman pada Selasa (14/42020). 

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kritik atas Didatangkannya 500 TKA China

Lebih lanjut, pada rapat virtual Selasa (5/5/2020) ini, Sugeng juga meminta Menristek segera mengembangkan inovasi alat kesehatan, seperti portable ventilator, vaksin, dan penemuan obat coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Termasuk juga peta penanganan dan langkah prioritas dalam urgensi penanggulangan Covid-19," tambah Sugeng.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ia menegaskan, program percepatan ini memerlukan koordinasi dan dukungan yang menyeluruh dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, Lanjut Sugeng, Komisi VII mengadakan raker tersebut sebagai bentuk tindakan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia.

"Secara khusus kami ingin mengelaborasi tentang sejauh mana koordinasi, hilirisasi, dan komersialisasi produk-produk dari konsorsium riset dan inovasi Covid-19," kata Sugeng.

Raker virtual untuk melaksanakan fungsi pengawasan

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel yang membuka Raker virtual tersebut mengatakan pelaksanaan Raker untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan beberapa agenda pembahasan. 

Salah satu agendanya yakni percepatan pencegahan dan penanggulangan akibat penyebarannya Covid-19 yang semakin masif dan merata.

"Berdasarkan data jumlah kasus positif virus corona di Indonesia sudah mencapai 11.587 jiwa," ujar Rachmat Gobel.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka raker gabungan secara virtual di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020).Dok. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka raker gabungan secara virtual di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Rachmat Gobel mengatakan, jumlah kasus positif yang bisa ditemukan mulai dari kota besar hingga pelosok pedesaan ini tergolong angka yang tinggi.

Oleh karenanya, ia mengatakan, pandemi ini memberikan dampak yang kompleks dan meluas. sehingga penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia harus beradu cepat dengan waktu.

Lebih lanjut Gobel menambahkan, saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan, seperti kurangnya alat bantu pernafasan, test kit pendeteksi Covid-19, serta permasalahan lainnya.

Dengan demikian, menurut Gobel, pengembangan alat kesehatan dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan pemerintah tersebut.

Baca juga: DPR: Anggaran Reses Dapat Digunakan untuk Sembako Warga

"Percepatan konsorsium ini merupakan bagian dari dukungan untuk tugas Gugus Tugas Covid-19 dalam bidang penelitian, pengkajian, dan penerapannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com