Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kritik atas Didatangkannya 500 TKA China

Kompas.com - 05/05/2020, 16:52 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020) siang.

Rapat tersebut diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPR terkait rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, DPR harus bersuara atas rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 TKA tersebut.

Baca juga: Waketum PAN: Jangan PHK Rakyat tetapi Masukkan 500 TKA dari China

Sebab, 500 TKA tersebut didatangkan di saat masyarakat Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Marilah kita bersuara karena bagaimana pun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong," kata Herman.

Herman berpendapat, sebaiknya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, ketimbang memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja asing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harus beri ruang yang cukup dan tentu untuk berkarier lebih baik lagi, dibandingkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil tenaga kerja asing," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, kontroversi mendatangkan 500 TKA semakin kuat dengan adanya penolakan dari pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau

Oleh karenanya, Kurniasih meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana mendatangkan ratusan TKA tersebut.

"Fraksi PKS DPR RI juga mendorong DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera melakukan penghentian penerimaan tenaga kerja asing hingga pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi ini berakhir," kata Kurniasih.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi 1 Juta Per Hari Diharapkan Segera Terealisasi

Vaksinasi 1 Juta Per Hari Diharapkan Segera Terealisasi

Nasional
Tiga Vonis Rizieq Shihab yang Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa...

Tiga Vonis Rizieq Shihab yang Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa...

Nasional
Ini Panduan Kemenag Terkait Penanganan Jenazah Pasien Covid-19...

Ini Panduan Kemenag Terkait Penanganan Jenazah Pasien Covid-19...

Nasional
Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Nasional
Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Nasional
Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Nasional
Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Nasional
Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Nasional
Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Nasional
Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Nasional
Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Nasional
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X