Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kritik atas Didatangkannya 500 TKA China

Kompas.com - 05/05/2020, 16:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020) siang.

Rapat tersebut diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPR terkait rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, DPR harus bersuara atas rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 TKA tersebut.

Baca juga: Waketum PAN: Jangan PHK Rakyat tetapi Masukkan 500 TKA dari China

Sebab, 500 TKA tersebut didatangkan di saat masyarakat Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Marilah kita bersuara karena bagaimana pun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong," kata Herman.

Herman berpendapat, sebaiknya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, ketimbang memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja asing.

"Kita harus beri ruang yang cukup dan tentu untuk berkarier lebih baik lagi, dibandingkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil tenaga kerja asing," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, kontroversi mendatangkan 500 TKA semakin kuat dengan adanya penolakan dari pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau

Oleh karenanya, Kurniasih meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana mendatangkan ratusan TKA tersebut.

"Fraksi PKS DPR RI juga mendorong DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera melakukan penghentian penerimaan tenaga kerja asing hingga pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi ini berakhir," kata Kurniasih.

Kurniasih mengatakan, sebaiknya pemerintah membuka peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mengurangi risiko gejala sosial akibat semakin banyak pengangguran di masa pandemi Covid-19.

"Sebagai langkah mengurangi risiko gejala sosial akibat makin banyaknya angka pengangguran," ujar dia.

Baca juga: Polemik 500 TKA China, Pengusaha Merasa Miris, Pemerintah Dicap Inferior

Seperti diketahui, sebanyak 500 TKA asal China akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara.

Mereka rencananya bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara.

Kedatangan para TKA asal China tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com