Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Baru Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 03/05/2020, 06:59 WIB
Dani Prabowo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, ada strategi baru yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain melakukan pendekatan medis untuk menangani pasien positif, pendekatan psikologis juga dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Hal itu, menurut dia, penting dilakukan karena jumlah tenaga medis dan infrastruktur kesehatan yang dimiliki pemerintah terbatas. Sehingga, keseimbangan langkah medis dan psikologis perlu dilakukan secara beriringan.

Baca juga: Ajak Pengusaha Bantu Warga Terdampak Covid-19, Anies: Bantuan Tak Selalu dari Negara

"Keseimbangan itu harus kita jaga," kata Doni, seperti dilansir dari laman Covid19.go.id, Minggu (3/5/2020).

Dokter benteng terakhir

Doni sebelumnya menyampaikan strategis tersebut saat rapat dengan Komisi VI DPR melalui sambungan telekonferensi di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Dalam penanganan Covid-19, ia menambahkan, dokter seharusnya menjadi garda terakhir. Dalam hal ini, masyarakat harus dijaga kesehatannya sehingga dokter dapat diselamatkan.

Baca juga: Seorang Petugas Medis Positif Covid-19, Puskesmas Pondok Kelapa Tutup Sementara

Mengacu data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sudah 26 dokter meninggal dunia selama masa pandemi Covid-19.

Jumlah ini belum termasuk tenaga kesehatan lain yang turut serta dalam penanganan pandemi seperti perawat hingga petugas pengantar jenazah.

"Dokter bukan jadi benteng utama, tapi benteng terakhir," kata Doni.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com