Ini Strategi Baru Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, ada strategi baru yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain melakukan pendekatan medis untuk menangani pasien positif, pendekatan psikologis juga dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Hal itu, menurut dia, penting dilakukan karena jumlah tenaga medis dan infrastruktur kesehatan yang dimiliki pemerintah terbatas. Sehingga, keseimbangan langkah medis dan psikologis perlu dilakukan secara beriringan.

Baca juga: Ajak Pengusaha Bantu Warga Terdampak Covid-19, Anies: Bantuan Tak Selalu dari Negara

"Keseimbangan itu harus kita jaga," kata Doni, seperti dilansir dari laman Covid19.go.id, Minggu (3/5/2020).

Dokter benteng terakhir

Doni sebelumnya menyampaikan strategis tersebut saat rapat dengan Komisi VI DPR melalui sambungan telekonferensi di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Dalam penanganan Covid-19, ia menambahkan, dokter seharusnya menjadi garda terakhir. Dalam hal ini, masyarakat harus dijaga kesehatannya sehingga dokter dapat diselamatkan.

Baca juga: Seorang Petugas Medis Positif Covid-19, Puskesmas Pondok Kelapa Tutup Sementara

Mengacu data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sudah 26 dokter meninggal dunia selama masa pandemi Covid-19.

Jumlah ini belum termasuk tenaga kesehatan lain yang turut serta dalam penanganan pandemi seperti perawat hingga petugas pengantar jenazah.

"Dokter bukan jadi benteng utama, tapi benteng terakhir," kata Doni.

Protokol kesehatan

Untuk menjaga kesehatan masyarakat, ia menuturkan, tentunya gizi mereka harus dapat dicukupi untuk meningkatkan imunitas. Di samping juga menjaga pergerakkan roda perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan, dalam menangani sebuah bencana, tidak boleh sampai memunculkan bencana baru.

"Hungry man becomes angry man. Kita tidak ingin arahnya ke sana," tegas Kepala BNPB ini.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Ekspor Pertanian RI Naik Rp 12 Triliun

Berdasarkan data BNPB, saat ini terdapat 2,5 juta petani yang kesulitan menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi bersama antara kementerian/lembaga terkait khususnya Kementerian Perindustrian dan kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu contoh yang cukup baik yakni tetap berjalannya pasar tradisional seperti di Salatiga, Jawa Tengah dan Sumatera Barat yang menerapkan jarak yang cukup antara satu pedagan dengan pedagang lainnya.

Penerapan jarak ini diatur oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Kemudian, bagi penjual juga diwajibkan untuk melaksanakan anjuran pemerintah dengan tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak aman.

Apresiasi

Terkait rencana tersebut, Ketua Komisi VI Faizol Riza sepakat bahwa penanganan bencana tidak boleh menimbulkan bencana baru.

Ia juga mengapresiasi ide dari inovasi pasar tradisional seperti yang sudah berjalan di Salatiga dan beberapa wilayah lain di Jawa Tengah dan Sumatera Barat.

"Kami tetap optimistis bahwa ekonomi juga bisa tetap jalan," ujarnya.

Meski kebijakan inovasi pasar tradisional sudah berjalan, pihaknya akan tetap mengkoordinasikan lebih lanjut mengenai aturan-aturan lain yang sudah termaktub melalui Surat Edaran Kementerian Perdagangan tentang sirkulasi barang dan kebutuhan ekonomi pasar di tengah pandemi COVID-19.

"Langkah-langkahnya seperti apa, nanti kita koordinasikan lagi," tandasnya.