Kompas.com - 02/05/2020, 18:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/5/2020). Tangkapan layar dari akun Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI mengajak masyarakat, termasuk pengusaha untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang rentan dari segi ekonomi.

Menurut Anies, program bansos tak harus selalu berasal dari negara atau dari pemerintah. Warga yang berkecukupan juga bisa membantu warga miskin dan rentan miskin.

"Kami di Pemprov DKI tidak ingin program yang bersifat bantuan itu harus selalu bersumber dari negara, justru kita ini memfasilitasi bertemunya antara yang bisa memberi dan membutuhkan," ucap Anies seusai acara launching Jakarta Careline yang disiarkan akun Instagram ACTforhumanity, Sabtu (2/5/2020).

Baca juga: Anies Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Tahap Kedua karena Ada Bantuan Kemensos

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka platform bernama Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk membantu warga terdampak Covid-19.

Laman itu beralamat di https://corona.jakarta.go.id/id/kolaborasi-sosial-berskala-besar.

Di platform ini, individu atau pengusaha yang akan membantu bisa melihat data RW, panti asuhan, hingga rumah perawatan penyandang disabilitas yang bisa dibantu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena itu platform dari KSBB itu bukan membantu di mana yang memberikan bantuan menyerahkan kepada negara, lalu negara membagikan, bukan, tapi justru membangun hubungan langsung antara yang memberi dan yang menerima dengan di antaranya ada institusi yang memfasilitasi seperti ACT ini," papar dia.

Anies juga mengatakan, PSBB diharapkan memunculkan solidaritas sosial hingga kesetaraan sosial. Ia berharap, hubungan sosial justru lebih baik selama masa PSBB. 

Sebelumnya, Anies meminta 129 perwakilan perusahaan multinasional dan asosiasi bisnis turut berpartisipasi dalam pemberian bantuan.

Ajakan ini diungkapkan Anies saat video konferensi bersama pengusaha-pengusaha tersebut.

Warga yang dibantu adalah warga dengan ekonomi rentan seperti para pekerja harian, buruh, pekerja informal, pekerja lepas, pengemudi ojek, UMKM, hingga para perantau yang bekerja di Jakarta.

Baca juga: Anies: Bulan Puasa Tahun Ini Amat Unik dalam Perjalanan Umat Manusia

"Kita sekarang berhadapan dengan sejumlah besar populasi yang membutuhkan dukungan ekstra pada pasokan makanan. Jadi program kami adalah untuk mengundang sebanyak mungkin partisipan untuk mendukung Kolaborasi Sosial Skala Besar (Large Scale Social Collaboration)," ucap Anies, Selasa (28/4/2020) lalu.

Anies juga menyebutkan, jika ada 2.000 RW di DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan karena terdampak Covid-19.

"Kita punya 2000 dusun kecil, beberapa RW, panti asuhan, asrama sekolahan, rumah perawatan penyandang disabilitas, dan juga kelompok-kelompok lain untuk didukung," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X