Menyoal Kebijakan Jokowi Buka Lahan Baru, dari Potensi Eksploitasi hingga Konflik Agraria

"Tetap kami monitor apakah ada tantangan alam seperti kekeringan atau hama 5 tahunan di semester 2 nanti," ujarnya.

Pembukaan lahan ini sejalan dengan Indonesia yang mulai mengalami defisit bahan pokok di tengah pandemi corona.

Konflik agraria

Sementara itu, Manager Kajian Kebijakan Walhi Even Sembiring rencana pembukaan lahan baru berpotensi melahirkan konflik agraria.

"Kalau misalnya dia mengundang investasi untuk menyiapkan lahan-lahan barunya, pasti akan melahirkan konflik agraria baru," ujar dia.

Baca juga: Walhi Sebut Rencana Jokowi Buka Lahan Baru Berpotensi Lahirkan Konflik Agraria

Even menyatakan, langkah Jokowi blunder apabila ingin memperkuat ketahanan pangan dengan membuka lahan baru.

Seharusnya, upaya yang dilakukan Jokowi adalah memberikan perlindungan terhadap petani sebagai garda terdepan dalam memperkuat kebutuhan pangan.

Namun, Even menilai, langkah Jokowi selama ini kontras dengan upaya tersebut.

Sebab, selama ini Jokowi dinilai telah melakukan industrialisasi lahan yang mengakibatkan kelompok petani kehilangan tanahnya.

"Tani-tani ini banyak yang digusur untuk kepentingan kelapa sawit dan kepentingan industri batu bara," tegas Even.

Baca juga: Aktivis Harap Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM dan Konflik Agraria

Even menyebut Jokowi tak bisa memaksakan diri untuk memperkuat ketahanan pangan dengan cara yang sama dengan pemerintah di rezim Orba.

Menurutnya, apabila ingin membuka lahan, seharusnya Jokowi melakukan kajian terlebih dulu seperti memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Hal itu dilakukan supaya pembukaan lahan baru tidak sia-sia apabila nyatanya lokasi tersebut tak cocok.

"Jangan sampai (pembukaan lahan baru) 300 ribu hektar ini cuma akal-akalan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi dia tetap mengundang investasi untuk merampas tanah rakyat," tegas Even.