Aktivis Harap Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM dan Konflik Agraria

Kompas.com - 13/05/2019, 07:51 WIB
Ibu korban Tragedi Semanggi I, Maria Katarina Sumarsih mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/FANNY OCTAVIANUS Ibu korban Tragedi Semanggi I, Maria Katarina Sumarsih mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis mengungkapkan sejumlah harapan terhadap calon presiden nomor urut 01 sekaligus petahana, Joko Widodo, jika terpilih pada Pemilu 2019.

Politikus PDI-Perjuangan sekaligus mantan aktivis, Adian Napitupulu, mengungkapkan bahwa Jokowi harus mampu menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

"Harapan kita sederhana, Jokowi dalam lima tahun harus mampu mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM, teman-teman Trisakti, Semanggi, Moses Gatotkaca, Meyer Ardiansyah, dan sebagainya," ungkap Adian saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Anggota Wantimpres: Kasus HAM Tak Kenal Kedaluwarsa

Adian bersama para aktivis dalam Rembug Nasional Aktivis 1998 berziarah ke makam empat mahasiswa yang menjadi korban Tragedi Trisakti, di tempat tersebut.

Ziarah tersebut bertepatan dengan peringatan 21 tahun Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998.

Tak hanya kasus pelanggaran HAM, Adian juga berharap agar Jokowi dapat menyelesaikan konflik agraria yang terjadi selama Orde Baru.

Baca juga: Timses Sebut Prabowo Akan Tuntaskan Kasus HAM dengan Proses Hukum dan Rekonsiliasi

"Dalam lima tahun ke depan, Jokowi harus mampu menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru, kasus Tidar Kerinci Agung, kasus Cipendawa, kasus Rancamaya, Badega, Ciberem, dan sebagainya," ungkapnya.

Dengan begitu, diharapkan bahwa Indonesia akan mampu membuka lembaran baru dan menutup buku perihal konflik di masa lalu dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita mau di 2024, 2029, kita mau bangsa ini sudah menyelesaikan konflik-konflik masa lalunya, dan kita mulai lembaran baru. Harus berani mengusut seluruh korupsi Orde Baru," tutur Adian.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X