Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal Kebijakan Jokowi Buka Lahan Baru, dari Potensi Eksploitasi hingga Konflik Agraria

Kompas.com - 30/04/2020, 06:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rencana Presiden Joko Widodo membuka lahan persawahan baru di tengah pandemi Covid-19 sebagai dalih untuk mengeksploitasi lingkungan.

"Kami meminta agar pemerintah tidak lagi mengulang kesalahan masa lalu dan berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi (lingkungan)," ujar Koordinator Walhi Edo Rakhman dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Jokowi Perintahkan BUMN Buka Lahan Baru

Menurut Edo, rencana tersebut serupa dengan langkah pemerintah pada rezim Orde Baru (Orba) dengan proyek "Lahan Gambut Sejuta Hektar" dengan hasil yang tak signifikan.

Di satu sisi, Edo menilai rencana pembukaan lahan tersebut sama-sama dilatarbelakangi atas ketidakpahaman terhadap ekosistem gambut.

Sebab, jika ambisi pembukaan lahan baru terus digencarkan, justru yang didapatkan adalah meningkatnya bencana ekologis.

Oleh karena itu, ia meminta Jokowi berhenti menambah kerugian negara atas rencana pembukaan lahan baru.

"Berhenti merusak alam, rakyat yang menerima akibatnya," tegas Edo.

Baca juga: Walhi Nilai Rencana Jokowi Buka Lahan Baru Dalih Eksploitasi Lingkungan

Selain itu, Edo mendorong supaya Jokowi mengembalikan urusan pangan kepada petani dengan memberikan hak atas tanah.

Menurutnya, sejauh ini agenda reforma agraria melalui program perhutanan sosial dan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) tak berbanding lurus dengan capaian di lapangan.

"Begitu juga program cetak sawah dengan TNI yang dikerjakan Kementan. Pada saat yang sama petani kesulitan lahan, dan tidak jarang berhadapan dengan konflik agraria," katanya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19.

"Lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900 ribu hektar. Sudah siap 300 ribu ha," kata Airlangga usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (28/4/2020).

"Juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200 ribu hektar," sambung dia.

Baca juga: Jokowi: Kementerian, Pemda, dan BUMN Harus Jadi Penyangga UMKM

Airlangga menambahkan, saat ini sudah dibuat perencanaan agar lahan tersebut bisa ditanami padi.

Walaupun BMKG memperkirakan ancaman kekeringan tidak akan terjadi pada tahun ini, antisipasi perlu disiapkan.

"Tetap kami monitor apakah ada tantangan alam seperti kekeringan atau hama 5 tahunan di semester 2 nanti," ujarnya.

Pembukaan lahan ini sejalan dengan Indonesia yang mulai mengalami defisit bahan pokok di tengah pandemi corona.

Konflik agraria

Sementara itu, Manager Kajian Kebijakan Walhi Even Sembiring rencana pembukaan lahan baru berpotensi melahirkan konflik agraria.

"Kalau misalnya dia mengundang investasi untuk menyiapkan lahan-lahan barunya, pasti akan melahirkan konflik agraria baru," ujar dia.

Baca juga: Walhi Sebut Rencana Jokowi Buka Lahan Baru Berpotensi Lahirkan Konflik Agraria

Even menyatakan, langkah Jokowi blunder apabila ingin memperkuat ketahanan pangan dengan membuka lahan baru.

Seharusnya, upaya yang dilakukan Jokowi adalah memberikan perlindungan terhadap petani sebagai garda terdepan dalam memperkuat kebutuhan pangan.

Namun, Even menilai, langkah Jokowi selama ini kontras dengan upaya tersebut.

Sebab, selama ini Jokowi dinilai telah melakukan industrialisasi lahan yang mengakibatkan kelompok petani kehilangan tanahnya.

"Tani-tani ini banyak yang digusur untuk kepentingan kelapa sawit dan kepentingan industri batu bara," tegas Even.

Baca juga: Aktivis Harap Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM dan Konflik Agraria

Even menyebut Jokowi tak bisa memaksakan diri untuk memperkuat ketahanan pangan dengan cara yang sama dengan pemerintah di rezim Orba.

Menurutnya, apabila ingin membuka lahan, seharusnya Jokowi melakukan kajian terlebih dulu seperti memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Hal itu dilakukan supaya pembukaan lahan baru tidak sia-sia apabila nyatanya lokasi tersebut tak cocok.

"Jangan sampai (pembukaan lahan baru) 300 ribu hektar ini cuma akal-akalan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi dia tetap mengundang investasi untuk merampas tanah rakyat," tegas Even.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com