Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Kompas.com - 29/04/2020, 07:19 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbukaan data sangat diperlukan dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Presiden Joko Widodo pun sudah meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terbuka mengenai data terkait penanganan wabah tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

"Ini sesuai dengan arahan presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," lanjut dia.

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Bentuk sistem integrasi data

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan instruksi presiden, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.

Integrasi data tersebut diberi nama, satu data bersatu melawan Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Covid-19

"Ini adalah platform yang kita buat dan inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk menghadapi Covid-19," ujar Yurianto.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut, lanjut dia, bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

"Diharapkan data ini juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangan bergotong royongan yang terus menerus," ungkap Yuri.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto menilai tidak ada kata terlambat untuk membuat sistem integrasi ini walaupun kasus Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu bulan.

Ia menegaskan, sistem tersebut akan terus ditingkatkan kemampuannya agar lebih maksimal dalam menyampaikan informasi dan data terkait Covid-19.

"Kami tidak akan berhenti begitu saja kami terus akan meningkatkan kualitasnya bagaimana kualitas apa kualitas data itu sendiri semua kan kita tingkatkan sesuai dengan harapan kita semua," ungkap Didik, dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Didik juga menjelaskan alur pengumpulan data terkait penanganan Covid-19 hingga akhirnya bisa disampaikan ke publik.

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Menurut Didik, awal pengumpulan data dilakukan dari data pemeriksaan Covid-19 sejumlah laboratorium di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com