Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Covid-19

Kompas.com - 28/04/2020, 11:56 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim selalu transparan dalam menyampaikan data penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

"Enggak ada data yang ditutupi. Terkait dengan tadi misalnya ada 'oh kok berbeda? Berarti ada yang ditutupi' misalnya begitu. Enggak (ada yang ditutupi)," kata Didik.

Baca juga: Sidangkan Perppu Penanganan Covid-19 di Tengah Wabah Corona, MK: Ini Urgen

Didik menjelaskan, jika data yang disampaikan juru bicara penanganan virus corona Achmad Yurianto pernah berbeda dengan data milik pemerintah daerah atau lembaga lain, itu semua disebabkan batasan waktu yang dibuat untuk mengolah data Covid-19.

Setelah diolah, data tersebut akan disampaikan ke masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui juru bicara.

"Perbedaan itu terjadi ketika ada pengiriman-pengiriman yang pada saat ketika cut off point time-nya itu berbeda," ujarnya.

"Itu sebabnya kenapa Pak juru bicara sering menyampaikan bahwa (data) jam 12.00 nah seperti itu," sambung Didik.

Didik menuturkan, data Covid-19 selalu dinamis. Sehingga data baru yang masuk setelah pukul 12.00 WIB akan dimasukan ke hari berikutnya untuk disampaikan ke publik.

"Maka ketika di atas cut off point tadi itu maka jelas akan masuk ke yang berikutnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun mengakui bahwa ada informasi yang sengaja dirahasiakan agar masyarakat tidak panik.

Namun kini, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk transparan dalam menyampaikan semua data terkait Covid-19.

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, Menaker Minta Perusahaan Korsel Utamakan Dialog dengan Karyawan

Jika awalnya data yang disampaikan hanya jumlah pasien baru terjangkit dan penambahannya, data pasien sembuh dan meninggal, kini pemerintah sudah mulai menyampaikan data orang dalam pemantauan (ODP) dan orang dalan pengawasan (PDP).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun juga meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terus terbuka mengenai data terkait wabah Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com