Pemerintah Tegaskan Tak Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Covid-19

Kompas.com - 28/04/2020, 11:56 WIB
Seorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASeorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim selalu transparan dalam menyampaikan data penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

"Enggak ada data yang ditutupi. Terkait dengan tadi misalnya ada 'oh kok berbeda? Berarti ada yang ditutupi' misalnya begitu. Enggak (ada yang ditutupi)," kata Didik.

Baca juga: Sidangkan Perppu Penanganan Covid-19 di Tengah Wabah Corona, MK: Ini Urgen

Didik menjelaskan, jika data yang disampaikan juru bicara penanganan virus corona Achmad Yurianto pernah berbeda dengan data milik pemerintah daerah atau lembaga lain, itu semua disebabkan batasan waktu yang dibuat untuk mengolah data Covid-19.

Setelah diolah, data tersebut akan disampaikan ke masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui juru bicara.

"Perbedaan itu terjadi ketika ada pengiriman-pengiriman yang pada saat ketika cut off point time-nya itu berbeda," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu sebabnya kenapa Pak juru bicara sering menyampaikan bahwa (data) jam 12.00 nah seperti itu," sambung Didik.

Didik menuturkan, data Covid-19 selalu dinamis. Sehingga data baru yang masuk setelah pukul 12.00 WIB akan dimasukan ke hari berikutnya untuk disampaikan ke publik.

"Maka ketika di atas cut off point tadi itu maka jelas akan masuk ke yang berikutnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun mengakui bahwa ada informasi yang sengaja dirahasiakan agar masyarakat tidak panik.

Namun kini, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk transparan dalam menyampaikan semua data terkait Covid-19.

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, Menaker Minta Perusahaan Korsel Utamakan Dialog dengan Karyawan

Jika awalnya data yang disampaikan hanya jumlah pasien baru terjangkit dan penambahannya, data pasien sembuh dan meninggal, kini pemerintah sudah mulai menyampaikan data orang dalam pemantauan (ODP) dan orang dalan pengawasan (PDP).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun juga meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terus terbuka mengenai data terkait wabah Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X