Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 dan Manfaatnya bagi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbukaan data sangat diperlukan dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Presiden Joko Widodo pun sudah meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terbuka mengenai data terkait penanganan wabah tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

"Ini sesuai dengan arahan presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," lanjut dia.

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Bentuk sistem integrasi data

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan instruksi presiden, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.

Integrasi data tersebut diberi nama, satu data bersatu melawan Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Covid-19

"Ini adalah platform yang kita buat dan inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk menghadapi Covid-19," ujar Yurianto.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut, lanjut dia, bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

"Diharapkan data ini juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangan bergotong royongan yang terus menerus," ungkap Yuri.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto menilai tidak ada kata terlambat untuk membuat sistem integrasi ini walaupun kasus Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu bulan.

Ia menegaskan, sistem tersebut akan terus ditingkatkan kemampuannya agar lebih maksimal dalam menyampaikan informasi dan data terkait Covid-19.

"Kami tidak akan berhenti begitu saja kami terus akan meningkatkan kualitasnya bagaimana kualitas apa kualitas data itu sendiri semua kan kita tingkatkan sesuai dengan harapan kita semua," ungkap Didik, dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Didik juga menjelaskan alur pengumpulan data terkait penanganan Covid-19 hingga akhirnya bisa disampaikan ke publik.

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Menurut Didik, awal pengumpulan data dilakukan dari data pemeriksaan Covid-19 sejumlah laboratorium di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

"Kemudian dari data-data yang dari lab, spesimen dan sebagainya kemudian dikoordinasi oleh teman-teman yang ada di Badan Litbangkes. Dan semua kompilasi, compare di sana," ungkapnya.

Setelah itu, Balitbangkes akan melakukan validasi dan verifikasi data yang diterima dari laboratorium lainnya.

Validasi diperlukan karena ada orang yang diperiksa lebih dari satu kali.

Begitu selesai diverifikasi dan divalidasi, data tersebut akan dikirim ke Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) milik Kementerian Kesehatan.

"Di sana (PHEOC) itu pun juga di verifikasi dan validasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, PHEOC tidak hanya menerima data dari Balitbangkes, tetapi juga data lainnya dari Dinas Kesehatan.

Data tersebut berupa jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) hingga jumlah pasien sembuh dan diverifikasi.

"Kemudian setelah diverifikasi masuk ke dalam data warehouse di pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan. Ini secara sistem sudah langsung mengalir," ungkapnya.

Didik mengatakan, data yang masuk di warehouse data akan diverifikasi kembali.

Sehingga, lanjut dia, tidak ada kesalahan saat juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona menyampaikan ke masyarakat.

"Dan satu lagi adalah kita (data di warehouse) terintegrasi dengan Gugus Tugas ya," ucap Didik.

Manfaat keterbukaan data

Menurut Didik, keterbukaan data terkait penanganan Covid-19 memiliki manfaat bagi masyarakat.

Salah satunya, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi wabah yang disebabkan virus corona itu.

Baca juga: Ini Manfaat Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat

"Jadi sangat sangat bermanfaat sekali. Pertama, bisa mengetahui sebaran-sebaran misalnya, seperti itu," tutur Didik.

"Sebaran-sebaran itu tentu saja akan memberikan warning kepada masyarakat di daerah," lanjut dia.

Dengan demikian, lanjut Didik, saat mengetahui sebaran kasus masyarakat lebih masif melakukan langkah pencegahan.

"Sehingga dengan data-data itu para masyarakat semua bisa bisa preventif, bisa meningkatkan ketahanan tubuh, dan lain sebagainya seperti itu," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan data juga berpengaruh bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19.

Serta, bisa dijadikan bahan introspeksi terhadap kebijakan penanganan wabah yang selama ini sudah diterapkan.

"Kita bisa mengikuti, mengintrospeksi diri ke belakang 'oh ternyata intervensi yang selama ini dilakukan sudah on the track'," ucap Didik.

Klaim selalu transparan

Didik pun mengklaim sejak awal merebaknya kasus Covid-19 pihaknya selalu transparan dalam menyampaikan data.

"Enggak ada data yang ditutupi. Terkait dengan tadi misalnya ada 'oh kok berbeda? Berarti ada yang ditutupi' misalnya begitu. Enggak (ada yang ditutupi)," kata Didik.

Didik menjelaskan, jika data yang disampaikan juru bicara penanganan virus corona Achmad Yurianto pernah berbeda dengan data milik pemerintah daerah atau lembaga lain, itu disebabkan batasan waktu yang dibuat untuk mengolah data Covid-19.

Baca juga: Kemenkes: Perbedaan Data Covid-19 Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi

Setelah diolah, data tersebut akan disampaikan ke masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui juru bicara.

"Perbedaan itu terjadi ketika ada pengiriman-pengiriman yang pada saat ketika cut off point time-nya itu berbeda," ujarnya.

"Itu sebabnya kenapa Pak juru bicara sering menyampaikan bahwa (data) jam 12.00 nah seperti itu," sambung Didik.

Didik menuturkan, data Covid-19 selalu dinamis. Sehingga data baru yang masuk setelah pukul 12.00 WIB akan dimasukan ke hari berikutnya untuk disampaikan ke publik.

"Maka ketika di atas cut off point tadi itu maka jelas akan masuk ke yang berikutnya," ungkapnya.

Perbedaan data

Oleh karena itu, Didik Budijanto menilai tidak ada lagi yang perlu perdebatkan dari perbedaan data Covid-19 antara pusat dan daerah.

Sebab, semua itu terjadi karena data selalu selalu berkembang setiap waktu.

"Perbedaan-perbedaan data seyogyanya memang sudah tidak perlu diperdebatkan kembali karena mekanismenya memang demikian," kata dia.

Baca juga: UPDATE 28 April: 9.511 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pasien Sembuh Makin Bertambah

Ia menjamin semua data yang disampaikan juru bicara sudah terverifikasi dengan baik.

Didik pun menambahkan, seluruh data baik pusat maupun daerah sudah terintegrasi di sistem milik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Tapi yang penting adalah integrasi data sudah terjadi, dan satu data akan terus kita tingkatkan kualitasnya," ujar Didik.