Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Kompas.com - 29/04/2020, 07:19 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbukaan data sangat diperlukan dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Presiden Joko Widodo pun sudah meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terbuka mengenai data terkait penanganan wabah tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

"Ini sesuai dengan arahan presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," lanjut dia.

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Bentuk sistem integrasi data

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan instruksi presiden, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.

Integrasi data tersebut diberi nama, satu data bersatu melawan Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Covid-19

"Ini adalah platform yang kita buat dan inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk menghadapi Covid-19," ujar Yurianto.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut, lanjut dia, bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

"Diharapkan data ini juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangan bergotong royongan yang terus menerus," ungkap Yuri.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto menilai tidak ada kata terlambat untuk membuat sistem integrasi ini walaupun kasus Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu bulan.

Ia menegaskan, sistem tersebut akan terus ditingkatkan kemampuannya agar lebih maksimal dalam menyampaikan informasi dan data terkait Covid-19.

"Kami tidak akan berhenti begitu saja kami terus akan meningkatkan kualitasnya bagaimana kualitas apa kualitas data itu sendiri semua kan kita tingkatkan sesuai dengan harapan kita semua," ungkap Didik, dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Didik juga menjelaskan alur pengumpulan data terkait penanganan Covid-19 hingga akhirnya bisa disampaikan ke publik.

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Menurut Didik, awal pengumpulan data dilakukan dari data pemeriksaan Covid-19 sejumlah laboratorium di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com