Kompas.com - 29/04/2020, 07:19 WIB
Ilustrasi virus corona covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbukaan data sangat diperlukan dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Presiden Joko Widodo pun sudah meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terbuka mengenai data terkait penanganan wabah tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

"Ini sesuai dengan arahan presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," lanjut dia.

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Bentuk sistem integrasi data

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan instruksi presiden, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.

Integrasi data tersebut diberi nama, satu data bersatu melawan Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Covid-19

"Ini adalah platform yang kita buat dan inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk menghadapi Covid-19," ujar Yurianto.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut, lanjut dia, bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

"Diharapkan data ini juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangan bergotong royongan yang terus menerus," ungkap Yuri.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto menilai tidak ada kata terlambat untuk membuat sistem integrasi ini walaupun kasus Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu bulan.

Ia menegaskan, sistem tersebut akan terus ditingkatkan kemampuannya agar lebih maksimal dalam menyampaikan informasi dan data terkait Covid-19.

"Kami tidak akan berhenti begitu saja kami terus akan meningkatkan kualitasnya bagaimana kualitas apa kualitas data itu sendiri semua kan kita tingkatkan sesuai dengan harapan kita semua," ungkap Didik, dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Didik juga menjelaskan alur pengumpulan data terkait penanganan Covid-19 hingga akhirnya bisa disampaikan ke publik.

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Menurut Didik, awal pengumpulan data dilakukan dari data pemeriksaan Covid-19 sejumlah laboratorium di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.