Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/04/2020, 14:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Wahid mengatakan, pemerintah semestinya melakukan pendataan mandiri terkait pendistribusian bantuan sosial bagi warga miskin terdampak wabah virus corona (Covid-19).

Pasalnya, data yang ada pada pemerintah dinilai belum mencakup seluruh warga miskin.

"Tetap harus dilakukan pendataan (penerima bantuan sosial) secara langsung ya, karena database Indonesia masih parsial," ujar Alissa dalam keterangan pers melalui akun Instagram-nya dengan Amnesty Indonesia, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Hindari Konflik, Ridwan Kamil Usul Penyaluran Bansos oleh Kemenko PMK

Apalagi, data pemerintah pusat terkadang berbeda dengan data pemerintah provinsi atau kota/ kabupaten sehingga membutuhkan data terkini.

Salah satu karut marutnya distribusi bansos yang bersumber dari kesimpangsiuran data ini salah satunya disebabkan karena banyak penduduk yang hanya mencari makan di DKI Jakarta, namun berdomisili di luar Ibu Kota.

Padahal, di sisi lain mereka tetap masuk ke kategori orang yang layak mendapat bansos.

"Jadi banyak warga yang posisinya tidak tercatat sebagai warga DKI sehingga dalam kondisi seperti ini, potensinya besar ada kelompok tidak terlayani karena mereka KTP-nya bukan DKI tapi kerja di Jakarta," kata Alissa.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Di Jakarta, kata Alissa, ada 3,7 juta jiwa warga yang masuk ke dalam kategori layak menerima bantuan pemerintah.

Namun dari jumlah itu, hanya 1,3 juta saja yang merupakan warga ber-KTP DKI sehingga berhak menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

Belum sampai di situ, penyaluran bansos terhadap 1,3 juta warga tersebut pun masih mengalami berbagai kendala.

Baca juga: Indef: Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal

"Kami mendapatkan data secara manual dan lebih bertanggungjawab karena relawan yang verifikasi lapangan walaupun masih sedikit dibandingkan 3 juta itu," kata Alissa.

Sejauh ini, pihaknya sudah mengumpulkan uang sebesar Rp 5,4 miliar dari menggalang donasi lewat Gerakan Saling Jaga maupun beberapa donasi lainnya.

Di DKI saja, pihaknya sudah menyalurkan 2.000 paket bantuan yang bentuknya dipilih berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang biasa digunakan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP).

Termasuk juga standar yang digunakan UNHCR bagi pengungsi bencana alam dalam kondisi gawat darurat.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

"Karena menurut kami, kalau memang mau memastikan situasi ini, membantu sedikit tapi sedikit itu benar-benar bisa full penghidupannya selama satu bulan," kata dia.

Dalam satu paket bantuan yang didistribusikan pihaknya, berisi kebutuhan pokok untuk satu bulan senilai Rp 600.000. Antara lain beras 25 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, tepung terigu 1 kg, garam, kecap, kacang hijau, dan mie instan.

Seluruh bantuan paket itu disalurkan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan ojek pangkalan atau relawan GUSDURian secara langsung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com