Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah masih mengalami kendala. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan, belum menerima bantuan dari pemerintah hingga saat ini.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses distribusi bantuan itu.

Baca juga: FBLP: Banyak Buruh di Jabodetabek Tak Dapat Bansos

Pertama, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga ke level desa.

"Karena sekarang ini masing-masing punya program bantuan sosial, misalnya dana desa sebagian untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), artinya kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Kedua, bekerja sama dengan perusahaan konvensional yang berencana merumahkan karyawannya.

Baca juga: Bantuan Sembako Dampak Covid-19 Tak Sesuai Data, Kepala Desa Stres

Kerja sama juga bisa dilakukan dengan perusahaan berbasis daring yang memiliki banyak mitra yang terpukul kondisi perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

Menurut Bhima, perusahaan berbasis daring seperti ojek online memiliki data yang cukup lengkap untuk setiap mitra drivernya. Sehingga, potensi kasalahan dalam penyaluran bantuan pun dapat diminimalisasi.

"Aplikasi online yang memiliki driver dalam jumlah banyak, itu data sudah lengkap tuh data by name, by address," ujarnya.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Ketiga, pemerintah juga dapat memanfaatkan data perbankan yang selama ini kerap memberikan kredit terutama kepada pelaku usaha mikro.

Data-data tersebut, imbuh dia, kemudian divalidasi dalam waktu dekat untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan penyaluran. 

"Mungkin bulan ini bisa dipercepat proses validasi. Karena kondisinya di level pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mungkin siap untuk mendistribusikan bantuan, tapi khawatir terjadi overlapping tadi," ungkapnya.

Baca juga: Mensos: Pemda Boleh Beri Bantuan ke Warga yang Sudah Dapat Bansos dari Pusat

Sebelumnya diberitakan, bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak sesuai dengan data ajuan dari pemerintah desa.

Hal ini membuat pemerintah desa disalahkan warga karena bantuan berupa sembako dari Pemprov Jawa Barat yang dikirim via PT Pos ini dianggap tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas Edi Sukardi mengatakan, pihaknya telah mendata warga miskin baru akibat Covid-19 ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Jabar dan bupati Sumedang.

Akan tetapi, kata Edi, data yang dijadikan acuan pemerintah provinsi untuk warga terdampak kategori miskin baru akibat Covid-19 ini tidak sesuai dengan hasil pendataan pemerintah desa bersama RT dan RW.

Baca juga: Jika Ada Warga yang Tak Kebagian Bansos, Mensos Serahkan ke Pemda