Indef: Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Data penyaluran bantuan sosial di sejumlah wilayah bermasalah. Hal ini membuat proses distribusi bansos menjadi tidak lancar di level bawah.

Menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya telah melakukan validasi data sejak awal guna mengantisipasi terjadinya pandemi di Tanah Air.

"Itu harusnya dilakukan dari bulan Januari kemarin," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Mensos: Pemda Boleh Beri Bantuan ke Warga yang Sudah Dapat Bansos dari Pusat

Ia mengatakan, tidak meratanya distribusi bantuan terjadi karena pemerintah pusat masih mengandalkan data lama.

Persoalan timbul ketika banyak kementerian/lembaga menyalurkan bansos guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat di tengah pandemi.

"Misalnya dana desa sebagian untuk BLT (bantuan langsung tunai). Artinya, kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up, jadi updating dari level desa," ucap dia.

Selain memanfaatkan data dari perangkat desa, ia menambahkan, pemerintah dapat meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan validasi data dengan menyesuaikan data faktual yang ada dengan bekerja sama dengan perusahaan.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan yang cukup dinamis.

Tidak sedikit masyarakat yang tadinya merupakan kalangan kelas menengah bergeser menjadi kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Mungkin yang paling mudah saat ini memang bekerja sama dengan Grab atau Gojek, misalnya, driver ojol yang kemudian kehilangan pendapatan. Jatuh miskin misalnya, itu data itu bisa diminta ke para pelaku usaha," kata dia.