Indef: Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal

Kompas.com - 28/04/2020, 12:30 WIB
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira  di Jakarta, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAPeneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Data penyaluran bantuan sosial di sejumlah wilayah bermasalah. Hal ini membuat proses distribusi bansos menjadi tidak lancar di level bawah.

Menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya telah melakukan validasi data sejak awal guna mengantisipasi terjadinya pandemi di Tanah Air.

"Itu harusnya dilakukan dari bulan Januari kemarin," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Mensos: Pemda Boleh Beri Bantuan ke Warga yang Sudah Dapat Bansos dari Pusat

Ia mengatakan, tidak meratanya distribusi bantuan terjadi karena pemerintah pusat masih mengandalkan data lama.

Persoalan timbul ketika banyak kementerian/lembaga menyalurkan bansos guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat di tengah pandemi.

"Misalnya dana desa sebagian untuk BLT (bantuan langsung tunai). Artinya, kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up, jadi updating dari level desa," ucap dia.

Selain memanfaatkan data dari perangkat desa, ia menambahkan, pemerintah dapat meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan validasi data dengan menyesuaikan data faktual yang ada dengan bekerja sama dengan perusahaan.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan yang cukup dinamis.

Tidak sedikit masyarakat yang tadinya merupakan kalangan kelas menengah bergeser menjadi kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Mungkin yang paling mudah saat ini memang bekerja sama dengan Grab atau Gojek, misalnya, driver ojol yang kemudian kehilangan pendapatan. Jatuh miskin misalnya, itu data itu bisa diminta ke para pelaku usaha," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X