Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/04/2020, 12:30 WIB
Dani Prabowo,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Data penyaluran bantuan sosial di sejumlah wilayah bermasalah. Hal ini membuat proses distribusi bansos menjadi tidak lancar di level bawah.

Menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya telah melakukan validasi data sejak awal guna mengantisipasi terjadinya pandemi di Tanah Air.

"Itu harusnya dilakukan dari bulan Januari kemarin," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Mensos: Pemda Boleh Beri Bantuan ke Warga yang Sudah Dapat Bansos dari Pusat

Ia mengatakan, tidak meratanya distribusi bantuan terjadi karena pemerintah pusat masih mengandalkan data lama.

Persoalan timbul ketika banyak kementerian/lembaga menyalurkan bansos guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat di tengah pandemi.

"Misalnya dana desa sebagian untuk BLT (bantuan langsung tunai). Artinya, kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up, jadi updating dari level desa," ucap dia.

Selain memanfaatkan data dari perangkat desa, ia menambahkan, pemerintah dapat meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan validasi data dengan menyesuaikan data faktual yang ada dengan bekerja sama dengan perusahaan.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan yang cukup dinamis.

Tidak sedikit masyarakat yang tadinya merupakan kalangan kelas menengah bergeser menjadi kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Mungkin yang paling mudah saat ini memang bekerja sama dengan Grab atau Gojek, misalnya, driver ojol yang kemudian kehilangan pendapatan. Jatuh miskin misalnya, itu data itu bisa diminta ke para pelaku usaha," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com