Politisi PDI-P Masinton: Perppu Covid-19 Sabotase Konstitusi

Lebih lanjut, Masinton mengkritik, poin pada Perppu tersebut yang menyatakan pejabat pemerintah tak dapat dituntut perdata atau pidana.

Menurut dia, poin tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

"Secara norma bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, DPR akan segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

“DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan membahas Perppu tersebut untuk kemudian diputuskan dalam Rapat Paripurna,” ungkapnya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Baca juga: Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, dan Amien Rais Gugat Perppu Covid-19

Puan mengatakan, hal tersebut setelah menerima RUU tersebut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly di gedung Nusantara 3 DPR RI, Kamis (2/4/2020).

Adapun, RUU tersebut tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.