Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Menteri BUMN Sebut Ada Pihak yang Paksa Indonesia Tetap Impor Alat Kesehatan

Kompas.com - 19/04/2020, 13:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, ada pihak yang memaksa agar Indonesia terus-terusan mengimpor alat kesehatan.

Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (19/4/2020).

"Kita selama ini (ada) trader (pedagang) yang melakukan trading. Di sini lah Pak Erick mengatakan ini ada yang memaksa supaya trading terus. Bukan bikin produk," kata Arya.

Baca juga: BUMN Akan Produksi Ventilator

Arya mencontohkan upaya pemenuhan kebutuhan ventilator di Indonesia. Ia mengatakan Indonesia terus-terusan mengimpor ventilator.

Namun, saat ini beberapa perguruan tinggi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang memproduksi purwarupa ventilator untuk kebutuhan dalam menangani pasien Covid-19.

Beberapa purwarupa sedang diuji Kementerian Kesehatan dan akan diproduksi massal bila lolos proses uji.

Baca juga: Pemerintah Targetkan 200 Ventilator Lokal Siap Dipakai Pekan Depan

 

Arya menilai hal itu menunjukkan sedianya Indonesia bisa memproduksi ventilator yang layak pakai.

Karena itu, ia menilai ada pihak yang selama ini sengaja membiarkan ketiadaan produsen ventilator dalam negeri agar mereka bisa diuntungkan dengan proses impor.

"Ternyata terbukti bisa kita bikin ventilator. Ini masih diuji ya. Tapi kalau berhasil maka Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) minta PT Pindad, PT DI dan, PT Len Industri untuk produksi ventilator," ujar Arya.

"Jadi ini kalau berhasil artinya kita bisa membuat ventilator. Artinya bisa kan industri dalam negeri. Selama ini kita ngapain aja?" lanjut dia.

Baca juga: Erick Thohir Akui Kebutuhan Ventilator di RS BUMN Masih Kurang

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, saat ini mayoritas bahan baku untuk obat-obatan dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih impor.

Mantan bos klub sepak bola Inter Milan ini mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

“Mohon maaf kalau saya bicara ini, sangat menyedihkan kalau negara sebesar Indonesia ini, 90 persen bahan baku dari luar negeri untuk industri obat. Sama juga alat kesehatan, mayoritas dari luar negeri,” ujar Erick usai meninjau RS Pertamina Jaya, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Menurut Erick, mewabahnya virus corona di Indonesia harus dijadikan cambukan untuk mengubah hal tersebut. Dengan demikian, nantinya bangsa Indonesia tak akan lagi tergantung dengan negara lain.

“Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor,” kata Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com