TVRI di Tengah Konflik Internal hingga Nasib Tiga Direktur...

Kompas.com - 17/04/2020, 09:44 WIB
Direktur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATDirektur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah pemecatan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas, konflik internal di lembaga penyiaran publik itu semakin mencuat.

Polemik pemecatan Helmy berimbas pada pemberhentian tiga direktur TVRI sejak 26 Maret 2020.

Mereka adalah Direktur Program dan Berita, Apni Jaya Putra; Direktur Keuangan Isnan Rahmanto; dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu.

Bertalian dengan itu, konflik internal juga terjadi antar-karyawan TVRI.

Baca juga: Polemik Internal TVRI dari Pecat Helmy Yahya hingga Nonaktif Tiga Direktur

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Arief Hidayat Thamrin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (16/4/2020) mengatakan, pemberhentian tiga direktur telah sesuai mekanisme yang ada dan berkaitan dengan pemecatan Helmy Yahya.

"Setelah SK pemberhentian melalui Direktur Utama, maka di sana disampaikan pertangungjawaban yang dilakukan melalui hak jawab tidak dapat diterima Dewas dari 21 poin, hanya 1 poin yang dapat diterima," kata Arief

"Dengan konteks seperti itu ada namanya terjadi namanya 'mutatis mutandis', di mana perbedaan tertentu berlaku juga untuk direktur yang lain yang terkait dengan Direktur Utama Bapak Helmy Yahya," ujar dia.

Baca juga: Dewan Pengawas Ungkap Alasan Pemberhentian 3 Direktur TVRI

Menurut Arief, tiga direktur tidak patuh pada arahan yang diberikan Dewas TVRI seperti dalam penugasan penyiaran dan kesejahteraan karyawan.

Sikap tiga direktur tersebut, kata dia, membuat operasional di lapangan terhambat, termasuk tidak memberikan tunjangan kerja atau Tukin karyawan.

"Sehingga secara de fakto ada unsur menentang daripada direksi. Kedua, ada unsur bertindak kontraproduktif dan menyandera pelaksanaan operasional. Ketiga, mereka tidak mengikuti arahan dewas dalam rangka pencairan tukin," ucap Arief.

Baca juga: Dewas Sebut Direktur TVRI Ikut Memprovokasi Konflik Internal

Arief mengatakan, Dewas telah berupaya membangun dialog dan konsultasi agar tiga direktur dapat berubah.

Namun, dialog dan konsultasi internal itu tidak berhasil. Bahkan, Dewas TVRI sudah mengirim surat sebanyak empat kali ke tiga direktur tersebut.

"Kami sudah melakukan dialog dari hati ke hati dan mengharapkan ada perubahan dari direksi, memberikan kesempatan dari Januari, Februari, Maret dan kami melakukan surat juga melakukan rapat juga tentang Tukin, sangat mengecewakan bahwa empat surat kami tidak ditanggapi dan tidak dilaksanakan," tuturnya.

Baca juga: Nonaktifkan Tiga Direktur, Dewas TVRI: Berkaitan dengan Helmy Yahya

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Nasional
Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Nasional
Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Nasional
RI-Australia Pertegas Kerja Sama di Bidang Hukum dan Keamanan

RI-Australia Pertegas Kerja Sama di Bidang Hukum dan Keamanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X