Kompas.com - 17/04/2020, 09:44 WIB
Direktur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATDirektur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah pemecatan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas, konflik internal di lembaga penyiaran publik itu semakin mencuat.

Polemik pemecatan Helmy berimbas pada pemberhentian tiga direktur TVRI sejak 26 Maret 2020.

Mereka adalah Direktur Program dan Berita, Apni Jaya Putra; Direktur Keuangan Isnan Rahmanto; dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu.

Bertalian dengan itu, konflik internal juga terjadi antar-karyawan TVRI.

Baca juga: Polemik Internal TVRI dari Pecat Helmy Yahya hingga Nonaktif Tiga Direktur

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Arief Hidayat Thamrin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (16/4/2020) mengatakan, pemberhentian tiga direktur telah sesuai mekanisme yang ada dan berkaitan dengan pemecatan Helmy Yahya.

"Setelah SK pemberhentian melalui Direktur Utama, maka di sana disampaikan pertangungjawaban yang dilakukan melalui hak jawab tidak dapat diterima Dewas dari 21 poin, hanya 1 poin yang dapat diterima," kata Arief

"Dengan konteks seperti itu ada namanya terjadi namanya 'mutatis mutandis', di mana perbedaan tertentu berlaku juga untuk direktur yang lain yang terkait dengan Direktur Utama Bapak Helmy Yahya," ujar dia.

Baca juga: Dewan Pengawas Ungkap Alasan Pemberhentian 3 Direktur TVRI

Menurut Arief, tiga direktur tidak patuh pada arahan yang diberikan Dewas TVRI seperti dalam penugasan penyiaran dan kesejahteraan karyawan.

Sikap tiga direktur tersebut, kata dia, membuat operasional di lapangan terhambat, termasuk tidak memberikan tunjangan kerja atau Tukin karyawan.

"Sehingga secara de fakto ada unsur menentang daripada direksi. Kedua, ada unsur bertindak kontraproduktif dan menyandera pelaksanaan operasional. Ketiga, mereka tidak mengikuti arahan dewas dalam rangka pencairan tukin," ucap Arief.

Baca juga: Dewas Sebut Direktur TVRI Ikut Memprovokasi Konflik Internal

Arief mengatakan, Dewas telah berupaya membangun dialog dan konsultasi agar tiga direktur dapat berubah.

Namun, dialog dan konsultasi internal itu tidak berhasil. Bahkan, Dewas TVRI sudah mengirim surat sebanyak empat kali ke tiga direktur tersebut.

"Kami sudah melakukan dialog dari hati ke hati dan mengharapkan ada perubahan dari direksi, memberikan kesempatan dari Januari, Februari, Maret dan kami melakukan surat juga melakukan rapat juga tentang Tukin, sangat mengecewakan bahwa empat surat kami tidak ditanggapi dan tidak dilaksanakan," tuturnya.

Baca juga: Nonaktifkan Tiga Direktur, Dewas TVRI: Berkaitan dengan Helmy Yahya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X