KPU Buka Opsi Perubahan Teknis Pilkada Sesuai Protokol Pencegahan Covid-19

Kompas.com - 14/04/2020, 18:03 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kanan) berbincang dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (kiri) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (31/8/2019). Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, sebanyak sembilan parpol dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kanan) berbincang dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (kiri) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (31/8/2019). Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, sebanyak sembilan parpol dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka opsi perubahan teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 sesuai protokol pencegahan Covid-19.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

Arief mengatakan, perubahan teknis penyelenggaraan Pilkada ini akan berdampak pada perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Baca juga: KPU Ajukan 3 Opsi Jadwal Baru Pilkada 2020

"Peraturan KPU tentu harus dilakukan penyesuaian, dalam proses harmonisasi" kata Arief.

Arief menjelaskan, KPU tengah mengkaji pemungutan suara Pilkada 2020 dilakukan melalui pos, seperti yang pernah dilaksanakan dalam Pemilu 2019 untuk pemilih di luar negeri.

"Perlu melakukan pemungutan dan penghitungan suara dalam kajian kita, apakah perlu melakukan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang kita lakukan di pemilu luar negeri untuk pemilu nasional, misalnya memilih boleh menggunakan pos," ujarnya.

Selain itu, Arief juga mengatakan, skenario pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menyediakan hand sanitizer dan disinfektan.

Bahkan, KPU tengah mengkaji perluasan area TPS dan mengurangi jumlah pemilih dalam satu TPS, meski wacana tersebut akan memakan biaya yang cukup besar.

"Memperluas area TPS. Jadi, area TPS yang semula berukuran 10x11 (meter) atau 8x13 (meter) ini nanti akan kita lakukan (perluasan)," tutur Arief.

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

"Nah, yang perlu menjadi konsen kita, jumlah pemilih di TPS kententuan bisa 800, kita akan mengurangi jumlah pemilih di TPS, tetapi ini akan berkonsuensi dengan makin bertambah biaya," pungkasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Ada 72.015 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Desember: Ada 72.015 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

Nasional
Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Nasional
Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Nasional
Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Nasional
Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disabilitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disabilitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X