Kompas.com - 14/04/2020, 15:13 WIB
Dua desa di Kabupaten Tasikmalaya, Cisayong dan Rajapolah menerapkan karantina mandiri demi mencegah pemudik masuk asal zona merah corona dengan penjagaan ketat setiap jalan akses masuk kedua wilayah itu, Selasa (2/4/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHADua desa di Kabupaten Tasikmalaya, Cisayong dan Rajapolah menerapkan karantina mandiri demi mencegah pemudik masuk asal zona merah corona dengan penjagaan ketat setiap jalan akses masuk kedua wilayah itu, Selasa (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pertimbangan kesehatan menjadi alasan utama kepala desa untuk setuju pada kegiatan mudik atau tidak mudik.

Hal itu berdasarkan hasil survei para kepala desa yang digelar Balilatfo Kemendes PDTT terhadap 3.931 kepala desa yang berada di 31 provinsi di Indonesia.

"Dari jumlah kepala desa yang tidak setuju warganya mudik, mayoritas pertimbangannya disebabkan alasan kesehatan (88,38 persen)," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agustadalam pemaparan yang digelar secara daring pada Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Survei: 89,75 Persen Kepala Desa Tak Ingin Warga Mudik Saat Lebaran 2020

Kemudian, dari jumlah kepala desa yang setuju warganya mudik, alasan utamanya juga faktor kesehatan (70,72 persen).

"Dasar alasan kesehatan menunjukkan kepala desa berperilaku rasional," lanjut Agusta.

Adapun alasan lain karena faktor sosial dan ekonomi yang menjadi latarbelakang kepala desa menyatakan setuju atau tidak setuju jika warganya mudik ke desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, bagi kepala desa yang setuju maupun tidak setuju warganya mudik tidak mengungkapkan alasan keamanan atau alasan politik.

Baca juga: Ini Alasan Para Kepala Desa Tak Ingin Warga Mudik Lebaran 2020

Merujuk kepada hasil survei ini, Agusta menilai pertimbangan para kepala desa harus diimbangi dengan kebijakan yang proporsional dari pemerintah.

"Maka, penyajian informasi ilmiah atas aspek-aspek kesehatan di masa pandemi Covid-19 menjadi sangat penting. Jangan menggunakan landasan yang tidak ilmiah sebagai latar belakang untuk menyetujui mudik atau membatalkannya," tegasnya.

Pihaknya menyarankan agar pemerintah membangun argumen dari sisi kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.