Survei: Kepala Desa Tak Setuju Warga Mudik karena Pertimbangan Kesehatan

Kompas.com - 14/04/2020, 15:13 WIB
Dua desa di Kabupaten Tasikmalaya, Cisayong dan Rajapolah menerapkan karantina mandiri demi mencegah pemudik masuk asal zona merah corona dengan penjagaan ketat setiap jalan akses masuk kedua wilayah itu, Selasa (2/4/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHADua desa di Kabupaten Tasikmalaya, Cisayong dan Rajapolah menerapkan karantina mandiri demi mencegah pemudik masuk asal zona merah corona dengan penjagaan ketat setiap jalan akses masuk kedua wilayah itu, Selasa (2/4/2020).

Kedua, jika kebijakan tidak mudik hendak dikuatkan, sebaiknya juga ada kontra argumen sosial (seperti adat mudik) dan kontra argumen ekonomi (seperti pendapatan menurun di kota).

"Contohnya, keluarga masih bertatap muka lewat sambungan telematika (video call, telepon) dan berkirim surat, agar tetap bisa kopi darat seusai pandemi. Sekarang hidup prihatin, tapi dengan berjauhan akan memutus pandemi, sehingga kelak pendapatan normal kembali," tambahnya.

Baca juga: Menteri Desa PDTT Jelaskan Sebab Penyaluran Dana Desa Belum Maksimal

Sebelumnya, survei yang digelar Balilatfo menunjukkan sebanyak 89,75 persen kepala desa menyatakan tidak setuju jika warganya yang saat ini berada di kota melakukan mudik Lebaran 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Dari survei diperoleh nilai hampir mutlak yakni 89,75 persen kepala desa tidak setuju warganya mudik pada saat ini," ujar Ivanovich Agusta dalam pemaparan survei yang digelar secara daring, Selasa (14/4/2020).

Selain itu, sebanyak 10,25 persen kepala desa setuju warganya mudik dalam rangka Lebaran 2020.

Baca juga: Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Merujuk hasil ini, kata Agusta, ada aspirasi kepala desa yang perlu didengar oleh warga desa yang kini berada di kota.

"Bahwa (mayoritas) kepala desa tidak ingin warga mudik ke desa pada lebaran 2020," tegasnya.

Lebih lanjut, Agusta menjelaskan survei yang digelar secara mandiri oleh pihaknya ini bertujuan mengetahui sudut pandang kepala desa sebagai opinion leader penting di desa terhadap mudik Lebaran 2020.

"Selain itu, juga bertujuan agar masyarakat memahami kesiapan desa menghadapi migrasi warga pada 1-2 bulan mendatang," tuturnya.

Baca juga: Tangkal Covid-19, Dana Desa Bisa Digunakan untuk Dirikan Pos Jaga

Adapun survei ini dilaksanakan pada 10-12 April 2020.

Metode yang digunakan yakni kuantitatif berupa survei dengan sampel diambil secara acak terstratifikasi.

Populasi dalam survei ini didefinisikan sebagai desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam berjumlah 53.808 desa.

Kemudian, jumlah sampel desa per provinsi disesuaikan dengan proporsi jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 per 9 April 2020 pukul 15.00 WIB atau sehari sebelum data lapangan diambil.

Margin error survei tercatat sebesar 1,31 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X