Survei: Kepala Desa Tak Setuju Warga Mudik karena Pertimbangan Kesehatan

Hal itu berdasarkan hasil survei para kepala desa yang digelar Balilatfo Kemendes PDTT terhadap 3.931 kepala desa yang berada di 31 provinsi di Indonesia.

"Dari jumlah kepala desa yang tidak setuju warganya mudik, mayoritas pertimbangannya disebabkan alasan kesehatan (88,38 persen)," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agustadalam pemaparan yang digelar secara daring pada Selasa (14/4/2020).

Kemudian, dari jumlah kepala desa yang setuju warganya mudik, alasan utamanya juga faktor kesehatan (70,72 persen).

"Dasar alasan kesehatan menunjukkan kepala desa berperilaku rasional," lanjut Agusta.

Adapun alasan lain karena faktor sosial dan ekonomi yang menjadi latarbelakang kepala desa menyatakan setuju atau tidak setuju jika warganya mudik ke desa.

Sementara itu, bagi kepala desa yang setuju maupun tidak setuju warganya mudik tidak mengungkapkan alasan keamanan atau alasan politik.

Merujuk kepada hasil survei ini, Agusta menilai pertimbangan para kepala desa harus diimbangi dengan kebijakan yang proporsional dari pemerintah.

"Maka, penyajian informasi ilmiah atas aspek-aspek kesehatan di masa pandemi Covid-19 menjadi sangat penting. Jangan menggunakan landasan yang tidak ilmiah sebagai latar belakang untuk menyetujui mudik atau membatalkannya," tegasnya.

Pihaknya menyarankan agar pemerintah membangun argumen dari sisi kesehatan.

Kedua, jika kebijakan tidak mudik hendak dikuatkan, sebaiknya juga ada kontra argumen sosial (seperti adat mudik) dan kontra argumen ekonomi (seperti pendapatan menurun di kota).

"Contohnya, keluarga masih bertatap muka lewat sambungan telematika (video call, telepon) dan berkirim surat, agar tetap bisa kopi darat seusai pandemi. Sekarang hidup prihatin, tapi dengan berjauhan akan memutus pandemi, sehingga kelak pendapatan normal kembali," tambahnya.

Sebelumnya, survei yang digelar Balilatfo menunjukkan sebanyak 89,75 persen kepala desa menyatakan tidak setuju jika warganya yang saat ini berada di kota melakukan mudik Lebaran 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Dari survei diperoleh nilai hampir mutlak yakni 89,75 persen kepala desa tidak setuju warganya mudik pada saat ini," ujar Ivanovich Agusta dalam pemaparan survei yang digelar secara daring, Selasa (14/4/2020).

Selain itu, sebanyak 10,25 persen kepala desa setuju warganya mudik dalam rangka Lebaran 2020.

Merujuk hasil ini, kata Agusta, ada aspirasi kepala desa yang perlu didengar oleh warga desa yang kini berada di kota.

"Bahwa (mayoritas) kepala desa tidak ingin warga mudik ke desa pada lebaran 2020," tegasnya.

Lebih lanjut, Agusta menjelaskan survei yang digelar secara mandiri oleh pihaknya ini bertujuan mengetahui sudut pandang kepala desa sebagai opinion leader penting di desa terhadap mudik Lebaran 2020.

"Selain itu, juga bertujuan agar masyarakat memahami kesiapan desa menghadapi migrasi warga pada 1-2 bulan mendatang," tuturnya.

Adapun survei ini dilaksanakan pada 10-12 April 2020.

Metode yang digunakan yakni kuantitatif berupa survei dengan sampel diambil secara acak terstratifikasi.

Populasi dalam survei ini didefinisikan sebagai desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam berjumlah 53.808 desa.

Kemudian, jumlah sampel desa per provinsi disesuaikan dengan proporsi jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 per 9 April 2020 pukul 15.00 WIB atau sehari sebelum data lapangan diambil.

Margin error survei tercatat sebesar 1,31 persen.