Kemenkes Proses Pengajuan PSBB untuk 3 Wilayah di Banten

Kompas.com - 12/04/2020, 16:34 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Kamis (9/4/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Kamis (9/4/2020).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan memproses pengajuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) untuk wilayah di Provinsi Banten, Minggu (12/4/2020).

Hal itu disampaikan Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, melalui siaran langsung di akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu.

“Kemudian hari ini kami memproses juga pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten, baik yang berada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, maupun Kota Tangerang Selatan,” ujar Yuri.

Baca juga: Bertambah 46 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Jadi 373 Orang

Ia pun berharap pengajuan penerapan PSBB untuk Provinsi Banten dapat disetujui pada hari yang sama.

Hal itu diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Sebab, virus corona menyebar melalui kontak antarmanusia. Maka dari itu, aktivitas masyarakat perlu dibatasi.

Baca juga: PSBB Kota Bekasi, Petugas Akan Jaga di 30 Titik Wilayah Perbatasan

“Kami berharap hari ini juga bisa disetujui sehingga cluster Covid-19 Jabodetabek bisa lebih terintegrasi, lebih bisa memudahkan kita dalam pengendalian aspek epidomologinya,” tuturnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini Kemenkes menyetujui penerapan PSBB untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB sejak Jumat (10/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X