LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19

Menurut Wijayanto, sikap denial atau penolakan pemerintah ini menyebabkan publik gagal menyiapkan diri menghadapi pandemi.

"Sehingga yang muncul adalah kepanikan dalam berbagai bentuk mulai dari panic buying, stigma pada pengidap corona yang melahirkan bullying pada pasien corona, juga termanifesti dengan penolakan untuk isolasi bagi mereka yang ODP (orang dalam pemantauan)," ujar dia.

Pada fase awal krisis yaitu 2 hingga 14 Maret 2020, pemerintah juga melakukan blunder komunikasi politik.

Wijayanto mencontohkan, blunder pada fase ini misalnya ketika pemerintah inkonsisten menyatakan kasus seorang pasien di Cianjur meninggal dunia bukan karena Covid-19, tapi kemudian diralat sebagai pasien positif terinfeksi corona.

Baca juga: Pasien yang Meninggal di Cianjur Ternyata Positif Covid-19, Ini Penjelasan Pemerintah

Pada masa itu, Ma'ruf Amin masih sempat melontarkan candaan yang menyebut bahwa susu kuda liar bisa menangkal Covid-19.

Blunder terbanyak terjadi di fase krisis. Mulai dari pernyataan Jokowi mengenai status darurat sipil yang diralat menjadi darurat kesehatan, soal kelonggaran kredit kendaraan yang ternyata diperuntukkan bagi pasien positif corona, hingga polemik mudik.

"Presiden mulanya memberi larangan mudik untuk menghindari penularan corona yang diamini oleh Jubir Covid, Jubir Presiden, Mensesneg. Namun pernyataan itu kemudian direvisi oleh Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman yang menyampaikan bahwa mudik diperbolehkan asal melakukan isolasi," ujar Wijayanto.

Baca juga: Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Wijayanto mengatakan, akibat blunder yang terus menerus terjadi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi turun.

Ia pun menyarankan supaya pemerintah lebih transaparan dan konsisten dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik kita akan bisa bersama-sama selamat dari bencana ini," kata dia.