Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 17:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19.

Hasilnya, selama menghadapi pandemi yang disebabkan virus corona itu ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait virus corona atau Covid-19.

"Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Jangan Hanya Bercanda, Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Masyarakat Cegah Corona

Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi pada masa pra-krisis Covid-19.

Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Pernyataan ini disampaikan oleh berbagai pejabat, dari yang tertinggi hingga tingkat eselon 1.

Pejabat itu dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.

Pada fase pra krisis yang dimulai dari akhir Januari hingga awal Maret 2020, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Wijayanto mencontohkan, pada pertengahan Febuari misalnya, melalui akun Twitter-nya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah.

Lalu, Wakil Preisden Ma'ruf Amin sempat menyebut bahwa virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa qunut. Saat itu belum ditemukan pasien Covid-19 di Tanah Air

Tidak hanya itu, ketika negara lain mulai memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, presiden hingga sejumlah menteri justru menyebut bakal menggalakkan sektor pariwisata.

Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.Shutterstock Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.
Menurut Wijayanto, sikap denial atau penolakan pemerintah ini menyebabkan publik gagal menyiapkan diri menghadapi pandemi.

"Sehingga yang muncul adalah kepanikan dalam berbagai bentuk mulai dari panic buying, stigma pada pengidap corona yang melahirkan bullying pada pasien corona, juga termanifesti dengan penolakan untuk isolasi bagi mereka yang ODP (orang dalam pemantauan)," ujar dia.

Pada fase awal krisis yaitu 2 hingga 14 Maret 2020, pemerintah juga melakukan blunder komunikasi politik.

Wijayanto mencontohkan, blunder pada fase ini misalnya ketika pemerintah inkonsisten menyatakan kasus seorang pasien di Cianjur meninggal dunia bukan karena Covid-19, tapi kemudian diralat sebagai pasien positif terinfeksi corona.

Baca juga: Pasien yang Meninggal di Cianjur Ternyata Positif Covid-19, Ini Penjelasan Pemerintah

Pada masa itu, Ma'ruf Amin masih sempat melontarkan candaan yang menyebut bahwa susu kuda liar bisa menangkal Covid-19.

Blunder terbanyak terjadi di fase krisis. Mulai dari pernyataan Jokowi mengenai status darurat sipil yang diralat menjadi darurat kesehatan, soal kelonggaran kredit kendaraan yang ternyata diperuntukkan bagi pasien positif corona, hingga polemik mudik.

"Presiden mulanya memberi larangan mudik untuk menghindari penularan corona yang diamini oleh Jubir Covid, Jubir Presiden, Mensesneg. Namun pernyataan itu kemudian direvisi oleh Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman yang menyampaikan bahwa mudik diperbolehkan asal melakukan isolasi," ujar Wijayanto.

Baca juga: Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Wijayanto mengatakan, akibat blunder yang terus menerus terjadi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi turun.

Ia pun menyarankan supaya pemerintah lebih transaparan dan konsisten dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik kita akan bisa bersama-sama selamat dari bencana ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com