Bahas RUU Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah Dinilai Bersekongkol Curi Kesempatan

Kompas.com - 03/04/2020, 10:21 WIB
DPR menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI DPR menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dinilai telah bersekongkol memanfaatkan momentum pembatasan sosial atau physical distancing pada masa pandemi Covid-19 untuk meloloskan pembahasan draf omnibus law Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja.

Keputusan itu diambil di dalam rapat paripurna yang dilangsungkan secara virtual pada Kamis (2/4/2020).

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa draf RUU Cipta Kerja akan dilanjutkan pembahasannya oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"DPR terkesan mencuri kesempatan dalam kesempitan dengan membahas RUU yang sebelumnya banyak ditolak," kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada Kompas.com, Kamis malam.

Baca juga: Pelibatan Publik dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Diragukan

Ia menilai, keputusan DPR meloloskan pembahasan RUU tersebut telah menyakiti banyak pihak.

Apalagi, keputusan itu diambil pada saat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang berdampak pada terbatasnya kemampuan responsif warga menanggapi persoalan politik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ia menambahkan, hingga kini belum ada rancangan yang memadai sesuai kondisi darurat seperti ini yang mengatur mekanisme persidangan DPR.

Sehingga, hal itu dikhawatirkan turut memengaruhi aspek sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan terutama dalam hal pemenuhan tata tertib.

Baca juga: Baleg DPR Segera Bentuk Panja RUU Cipta Kerja, Akan Undang Buruh untuk Sampaikan Saran

Lucius juga mengatakan, sikap pemerintah terkesan keras kepala dan mengabaikan segala bentuk keberatan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja.

"Sungguh mengherankan, di tengah ketidaksiapan dan kelambatan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, pemerintah tampak kehilangan fokus dengan kembali bersekongkol bersama DPR untuk mengecoh rakyat," ujarnya.

"Ketika warga negara berharap pemerintah mengerahkan segala sumber daya demi mencegah keadaan yang lebih buruk, mereka justru menciptakan momentum untuk mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja," kata Lucius Karus.

Baca juga: Surpres Dibacakan, Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja Segera Dibahas Baleg DPR

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X