Kritik atas Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor di Tengah Wabah Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 07:58 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus korupsi untuk mencegah penyebaran virus corona mendapat kritik pedas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai wacana tersebut hanyalah akal-akalan Yasonna untuk meringankan hukuman para koruptor.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memudahkan napi korupsi bebas dari penjara.

Baca juga: ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

"Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang sehingga ada akal-akalan untuk mengaitkan kasus corona yang terjadi saat ini dengan upaya untuk merevisi PP 99 Tahun 2012 agar narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih cepat keluar dari selnya," kata Donal dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020).

Berdasarkan catatan ICW, kata Donal, Yasonna telah menggulirkan wacana merevisi PP tersebut sejak periode pertama Yasonna menjabat pada 2015.

Oleh karena itu, ia menilai, wacana revisi PP di tengah wabah Covid-19 tidak didasari oleh alasan kemanusiaan, melainkan untuk meringankan hukuman para koruptor.

"Kasus corona hanya menjadi momen yang dipakai saja untuk melakukan justifikasi. kepentingan lama yang sudah didorong, revisi PP 99 2012, jadi bukan soal hak, bukan soal corona, tetapi ini adalah kerjaan dan agenda lama yang memang belum berhasil," kata Donal.

Baca juga: Yasonna Dinilai Manfaatkan Epidemi Covid-19 untuk Bebaskan Koruptor

Senada dengan Donal, Ketua Bidang Advokasi YLBHI M Isnur menganalogikan Yasonna sebagai sosok yang memanfaatkan bencana untuk kepentingannya.

"Ini adalah semacam penyelundupan, semacam merampok di saat suasana bencana, kira-kira begitu. Dia masuk, menyelinap di tengah-tengah kepentingan yang berbahaya," kata Isnur.

Isnur pun menilai usulan Yasonna itu merupakan upaya mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang, yakni menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Baca juga: Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

Nasional
Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Nasional
Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Nasional
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Nasional
Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Nasional
Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Nasional
248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Nasional
Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Nasional
526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

Nasional
Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Nasional
Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X