Anies Minta Dukungan Biaya untuk 3,7 Juta Warga DKI Terdampak Covid-19, Ini Respons Wapres

Kompas.com - 02/04/2020, 18:16 WIB
Wapres Maruf Amin saat melakukan video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020). ISTIMEWAWapres Maruf Amin saat melakukan video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang ada di DKI Jakarta akan diberikan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Dalam catatan kami, ada 3,7 juta orang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan video conference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020).

Oleh karena itu, pihaknya pun mengharapkan agar program-program bantuan yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dieksekusi.

Baca juga: Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun bertanya soal jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin tersebut apakah sudah terdata nama dan alamatnya.

Ia juga menanyakan langkah yang akan dilakukan DKI dalam memberikan bansos tersebut.

"Tentang 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin, apakah sudah terdata by name by address? Apa sudah semua kelompok masuk atau ada yang belum terdata?" tanya Ma'ruf.

"Kalau rencana berikan bansos pada 3,7 juta itu, seperti apa langkahnya? Berapa mereka akan diberikan? Apakah semua menerima? Kalau sharing dengan pusat apa pernah dibicarakan dengan Menteri Keuangan? Seperti apa pembagiannya antara DKI dan pusat?" lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Menjawab hal tersebut, Anies mengatakan bahwa pihaknya perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin.

Pasalnya, kelompok rentan miskin merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah DKI Jakarta.

"Kalau masyarakat miskin di Jakarta ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address karena selama ini dapat bantuan dari kami. Tapi kelompok rentan miskin, ini adalah kelompok yang tidak dapat bantuan langsung," kata dia.

Baca juga: Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.