Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Kompas.com - 02/04/2020, 15:57 WIB
Wapres Maruf Amin saat melakukan video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020). ISTIMEWAWapres Maruf Amin saat melakukan video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta informasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menekan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat melakukan video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (2/4/2020).

"Dari langkah-langkah itu, apa sudah ada tanda-tanda penurunan? Artinya punya dampak atau masih belum sehingga perlu ada langkah-langkah agresif atau keras lagi? Kalau itu sudah, ada tanda-tanda tinggal bagaimana percepat penurunan itu?" ujar Ma'ruf.

Hal itu untuk menanggapi Anies yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menurutnya sudah dilakukan Pemprov DKI sejak sejak dua minggu lalu.

Baca juga: Anies: Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Jakarta 2 Kali Lipat Angka Global

Namun, kata Anies, saat diterapkan pertama kali, istilah yang dimunculkan adalah social distancing dan belum ada payung hukum seperti PSBB saat ini. Sehingga, sifatnya masih berupa imbauan.

Adapun PSBB telah memiliki payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP) bernomor 21 tahun 2020.

"Mengenai Covid, kami melihat pertumbuhan kasus di Jakarta masih tinggi dan kami melihat bukan saja data dari Kementerian Kesehatan tapi juga dari data pemakaman karena sebagian yang terkena Covid ini belum tuntas proses pengetesannya," kata Anies.

Mengingat hasil tes yang belum keluar, maka yang bersangkutan tidak bisa secara resmi disebut pasien Covid-19.

Baca juga: Anies: 3,7 Juta Warga DKI Mesti Dibantu karena Terdampak Covid-19

Anies mengatakan, banyak hasil tes covid-19 keluar setelah pasien kasus tersebut dimakamkan.

"Kasus-kasus seperti ini semua dimakamkan dengan prosedur jenazah Covid. Itulah sebabnya kalau lihat angka kasusnya, sampai tanggal 29 Maret semakin hari semakin meningkat," kata dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X