Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Kompas.com - 02/04/2020, 17:36 WIB
Wapres Maruf Amin saat melakukan video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020). ISTIMEWAWapres Maruf Amin saat melakukan video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membayar tunggakan jatuh tempo kepada rumah sakit-rumah sakit swasta yang menangani Covid-19.

"Tentang BPJS dalam beberapa waktu, tunggakan-tunggakan sudah jatuh tempo supaya dibayarkan. Itu sedang dikalkulasi," ujar Ma'ruf saat video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (2/4/2020).

Ia berjanji segera meminta BPJS membayarkan tunggakan ke rumah sakit agar rumah sakit bisa bekerja lebih maksimal dalam penanganan pasien Covid-19.

"Mudah-mudahan tunggakan BPJS bisa segera diselesaikan. Saya sangat mendukung. Saya sudah sampaikan usulan juga, ini bagian dari prioritas," kata dia.

Baca juga: Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam laporannya mengatakan, dari 70 rumah sakit yang menangani Covid-19 di Jakarta, hanya 13 rumah sakit yang menjadi rujukan.

Sisanya merupakan rumah sakit swasta yang membantu menangani pasien Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada satu permintaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah rumah sakit-rumah sakit ini, 70 itu banyaknya swasta. Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan dalam pembayaran tagihannya," ujar Anies.

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan rumah sakit-rumah sakit itu harus bergerak cepat karena mengelola cashflow tidak mudah sementara yang harus ditangani jumlahnya banyak.

"Jadi memastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran penting supaya mereka tetap mau terima kasus Covid-19," kata dia.

Berdasarkan data perkembangan Covid-19 di Tanah Air per Kamis (2/4/2020), ada 1.790 kasus positif Covid-19.

Baca juga: Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.508 orang dirawat, 170 orang meninggal, dan 112 orang sembuh.

DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama untuk jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, yakni sebanyak 897 kasus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X