KILAS

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Kompas.com - 01/04/2020, 22:27 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro menilai kebijakan pemerintah terhadap pengendalain pandemi Covid-19 masih kurang manksimal Dok. Humas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro menilai kebijakan pemerintah terhadap pengendalain pandemi Covid-19 masih kurang manksimal

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Fauzi H. Amro mengatakan kebijakan baru pemerintah mengatasi pandemi coronavirus diease 2019 (Covid-19) dinilai kurang efektif.

Meski begitu, Amro menjelaskan kebijakan tersebut mampu mengurangi keresahan di masyarakat, 

Adapun beberapa kebijakan yang dimaksud itu adalah penetapan status darurat kesehatan, melarang mudik atau mobilitas penduduk.

Lalu menggratiskan biaya listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 volt ampere (VA) dan mendiskon 50 persen bagi pelanggan berdaya 900 VA.

 “Sudah tepat Pak Jokowi menetapkan status darurat kesehatan," kata Fauzi seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (1/4/2020).

Meski begitu, legislator dari fraksi partai Nasdem mengatakan kebijakan soal listrik masih kurang tepat.

Baca juga: Digratiskan Jokowi, Berapa Rata-rata Tagihan Listrik 450 VA Sebulan?

Sebab, kata dia, saat ini kebanyakan masyarakat sudah beralih menggunakan token listrik atau listrik pra bayar.

"Jadi kebijakan listrik itu, dinilai tidak adil bagi sebagian masyarakat," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan, masyarakat mengharapkan kebijakan lain, seperti karantina wilayah.

Kebijakan ini dinilai dapat meingkatkan efektivitas pemerintah dalam memutus rantai persebaran covid-19.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X