Tanggapi KPU, DKPP Klaim Berwenang Periksa Dugaan Pelanggaran meski Laporan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyebut, pihaknya tetap memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara dugaan pelanggaran kode etik sekalipun perkara tersebut telah dicabut oleh pengadu.

Menurut Muhammad, DKPP tidak terpengaruh pada pencabutan laporan dugaan pelanggaran.

Pernyataan ini menanggapi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik yang menyebut bahwa DKPP sebenarnya tidak punya dasar mengadili perkara yang diajukan calon anggota legislatif Partai Gerindra, Hendri Makaluasc, karena pengadu telah mencabut laporannya.

Baca juga: Pembelaan KPU atas Sanksi DKPP yang Pecat Komisioner Evi Novida...

"DKPP itu tidak terpengaruh dan tidak tergantung dengan pencabutan laporan. Jadi kalau menurut majelis DKPP perkara itu penting, walaupun dicabut, itu bisa tetap kita periksa teradunya," kata Muhammad saat dikonfirmasi, Jumat (20/3/2020).

Dalam perkara yang berujung pada pemecatan Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU, DKPP menilai penting untuk melakukan pemeriksaan meski laporan telah dicabut pelapor.

DKPP menilai, perkara itu berkaitan dengan kemurnian suara pemilih pemilu, khususnya pemilihan anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan Kalimantan Barat 6.

"Maka kami putuskan untuk tetap memeriksa," ujar Muhammad.

Muhammad mengatakan, bukan sekali ini saja DKPP memeriksa perkara yang sebelumnya telah dicabut oleh pelapor.

Kewenangan pemeriksaan itu, kata dia, telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu.

Muhammad menambahkan, kewenangan DKPP bukan bersifat pasif sebagaimana yang disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, tetapi bagaimana DKPP melihat pentingnya pemeriksaan perkara.

"Ini bukan pasif atau aktif tetapi sejauh mana kepentingan DKPP menilai laporan itu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengaku keberatan atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan dirinya secara tetap sebagai komisioner KPU.

Menurut Evi, DKPP sebenarnya sudah tidak punya dasar untuk mengadili perkara yang diajukan calon anggota legislatif Partai Gerindra, Hendri Makaluasc, itu.

Sebab, Hendri sendiri telah mencabut gugatannya pada 13 November 2019, setelah sebelumnya mengajukan gugatan pada 18 Oktober 2019.

"Pencabutan pengaduan karenanya mengakibatkan DKPP tidak mempunyai dasar untuk menggelar peradilan etik lagi dalam perkara ini," kata Evi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020).

Adapun Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh pada Rabu (18/3/2020).

Baca juga: DKPP: Rapat Pleno Putusan Sanksi Pemecatan Komisioner KPU Evi Novida Penuhi Kuorum

Selain itu, DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua dan empat komisioner KPU lainnya.

Putusan ini berkaitan dengan kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu.