Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pertimbangkan Mundurkan Jadwal Pembukaan Masa Sidang

Kompas.com - 16/03/2020, 16:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, masa reses DPR akan segera berakhir pada 22 Maret 2020.

Namun, menurut dia, pimpinan DPR masih mempertimbangkan untuk kemungkinan menunda pembukaan masa sidang II DPR yang sedianya digelar pada 23 Maret 2020, guna menghindari meluasnya penyebaran wabah virus corona.

"Kami masih konsultasi dengan pimpinan untuk kemungkinan lain apakah pembukaan masa sidang diundur atau tetap tanggal 23," kata Indra, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Terkait Covid-19, Jokowi: Jika Rumah Sakit Tak Cukup, Kita Libatkan Swasta

Indra juga mengatakan, jadwal kegiatan anggota DPR ke daerah-daerah sejak pekan lalu sudah dibatalkan.

"Memang ada kegiatan ke daerah yang sudah dijadwalkan itu dibatalkan, bahkan pagi tadi anggota dewan yang berkegiatan konsultasi UU dibatalkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, untuk saat ini, DPR tidak menerima tamu apa pun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan DPR sampai ada pengumuman dari pemerintah terkait situasi aktual.

Adapun, mengenai antisipasi penyebaran virus corona di Gedung DPR, mulai lima hari ke depan, kompleks parlemen akan disemprot cairan disinfektan secara bertahap.

Baca juga: DPR Kemungkinan Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

Selain itu, kata dia, semua ruang pimpinan DPR akan disediakan hand sanitizer.

"Kalau kemarin hanya di ruang-ruang tertentu yang dipasangkan hand sanitizer, hari ini kami letakkan pasang di titik-titik alat pembersihan tangan di semua ruang pimpinan dan semua pimpinan AKD," ucapnya.

"Kami sepakat dengan Kesekjenan MPR dan DPD dengan langkah ini, demi menciptakan suasana aman dan nyaman untuk kita semua beraktivitas di sini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo, dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020), mengimbau masyarakat mulai mengurangi aktivitas di luar rumah.

Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona.

"Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," kata Jokowi.

"Agar penyebarannya bisa kita hambat dan stop," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah

Saat ini, Jokowi menjelaskan, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

Pembentukan gugus tugas dilakukan untuk mensinergikan semua unsur lembaga, baik itu pusat dan daerah, dalam menangani Covid-19.

Hingga Minggu (15/3/2020), diketahui ada 117 kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini bertambah 19 sejak pengumuman kemarin, Sabtu.

Sejauh ini, pemerintah menyebutkan telah ada lima orang yang meninggal dunia setelah dinyatakan positif mengidap virus corona atau Covid-19.

Selain itu, ada delapan orang yang telah dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com