Kompas.com - 12/03/2020, 19:13 WIB
Foto dirilis Selasa (2/7/2019), menunjukkan warga mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROFoto dirilis Selasa (2/7/2019), menunjukkan warga mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertimbangkan ulang usulan pemungutan suara pemilu secara elektronik (e-voting).

Selama ini, wacana e-voting digulirkan karena dinilai dapat mengurangi tingginya biaya penyelenggaran pemilu, meringankan beban penyelenggara, hingga mempercepat proses rekapitulasi suara.

Namun menurut Perludem, harus lebih dulu dipastikan urgensi penerapan e-voting dan apakah sistem tersebut relevan untuk diterapkan di Indonesia atau tidak.

Baca juga: Mendagri Dorong Kajian E-Voting, Ini 3 Negara yang Pernah Menerapkan

"Pertanyannya, apakah relevan e-voting diterapkan di Indonesia? Apakah terdapat aspek selain efisiensi yang perlu dipertimbangkan dalam wacana penggunaan e-voting?," kata Peneliti Perludem Heroik M. Patama melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/3/2020).

Heroik mengatakan, jika e-voting diterapkan, akan ada penggunaan teknologi informasi yang baru dalam pemilu.

Teknologi tersebut seharusnya mampu difungsikan untuk memenuhi prinsip utama pemilu, yakni bebas dan adil, termasuk menciptakan pemilu berintegritas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diterapkannya sistem tersebut akan berdampak pada penghilangan mekanisme pemungutan suara yang selama ini digunakan di Indonesia, yaitu pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos surat suara.

Setelahnya, pemilih kembali datang ke TPS untuk melihat dan mengawasi proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Baca juga: Dibanding E-Voting, KPU Lebih Butuhkan E-Rekap

"Jika e-voting diterapkan, tentunya peralihan proses kepada mesin akan meminimalisasi dimensi transparansi sekaligus menghilangkan pengawasan partisipatif dari publik karena tidak ada lagi mekanisme penghitungan suara terbuka di TPS," ujar Heroik.

Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, menurut Heroik, persoalan yang lebih mendesak adalah lamanya waktu yang diperlukan bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah untuk melakukan rekapitulasi suara.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Nasional
Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Nasional
Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Nasional
Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.