Keterangan Harun Masiku Dinilai Penting, Wacana Pengadilan In Absentia Dikritik

Kompas.com - 06/03/2020, 14:15 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Univerditas Gadjah Mada Zaenur Rohman mengkritik pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron soal kemungkinan mengadili eks caleg PDI-P Harun Masiki secara in absentia.

Zaenur mengatakan, Pukat UGM menolak wacana tersebut karena akan menutup kesempatan untuk mengorek keterangan Harun dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang menjeratnya.

"Dengan diadili secara kehadiran terdakwa, maka kesempatan untuk mengorek keterangan terdakwa akan tertutup. Padahal keterangan HM sangat penting untuk membuka keterangan pihak lain dalam persidangan terbuka yang dibuka untuk umum," kata Zaenur kepada wartawan, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Adili Harun Masiku dan Nurhadi dkk secara In Absentia

Menurut Zaenur, masih ada sejumlah pertanyaan terkait kasus ini yang mestinya dapat terungkap lewat keterangan Harun di persidangan.

Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain terkait asal uang suap yang diserahkan Harun, lalu ada atau tidaknya perintah bagi Harun untuk menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, serta keterlibatan orang lain dalam kasus ini.

"Jadi saya menolak, ide peradilan in absentia HM karena alasan kasus ini belum diungkap secara tuntas, masih membutuhkan pengungkapan secara terbuka dari HM," ujar Zaenur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Eks Pimpinan Minta KPK Tangkap Harun Masiku demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Di samping itu, Zaenur menambahkan, konsep pengadilan in absentia sejatinya ditujukan untuk kasus-kasus korupsi yang berorientasi pada perampasan aset tanpa berambisi menghukum badan tersangkanya.

Sedangkan, dalam kasus Harun ini yang dikejar bukanlah perampasan kerugian negara melainkan keterlibatan Harun dan pihak-pihak lain dalam kasus suap sehingga pidana badan tetap dirasa penting.

"Justru saya curiga bahwa HM ingin diadili secara in absentia, jangan-jangan ini, terbuka kemungkinan untuk menutupi keterlibatan pihak-pihak tertentu," kata Zaenur.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK membuka kemungkinan untuk mengadiliHarun Masiku secara in absentia karena keduanya masih berstatus buron dan belum dapat ditemukan.

Baca juga: KPK Diminta Terus Buru Harun Masiku, Pukat UGM: Masa Kalah dari Polsek

"Kalau pun kemudian seandainya tak tertangkap sampai hari kami melimpahkan ke pengadilan, tak menutup kemungkinan sekali lagi itu tetap kami panjutkan dengan proses persidangan in absentia," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020).

Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang turut menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Nasional
Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Nasional
Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.