Omnibus Law, Demokrasi, dan Otonomi Daerah

Kompas.com - 02/03/2020, 09:46 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Presiden menyampaikan hal-hal yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo berpidato dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Presiden menyampaikan hal-hal yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.

 

Dalam laporan di tahun 2019 ini, posisi Indonesia tercatat turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya meskipun indeks yang diraih pemerintah naik 1,42 menjadi 67,96.

Dari 10 indikator yang dinilai oleh Bank Dunia dalam periode Juni 2017 hingga Mei 2018, Indonesia mencatatkan penurunan di empat bidang, yaitu dealing with construction permit, protecting minority investors, trading across borders, enforcing contracts.

Kedua, terbukanya peluang korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi perizinan masih menjadi lahan empuk korupsi pejabat daerah.

Dari 105 kepala daerah yang kasusnya tengah ditangani KPK, 60 orang di antaranya terlilit kasus suap, sementara sisanya terkait kasus yang merugikan keuangan negara, gratifikasi, hingga pemerasan.

Masalah perizinan dianggap kerap menjadi batu sandungan para kepala daerah.

Dari dua hal di atas, nampaknya Presiden Jokowi percaya, hanya RUU Omnibus Law yang bisa memangkas persoalan obesitas regulasi dan perizinan.

Keyakinan Presiden dapat mudah dipahami penulis. Sebab, pasca-reformasi, setiap lembaga baik pusat maupun daerah dapat memproduksi dengan mudah regulasi.

Selain itu, dengan model pilkada langsung yang berbiaya tinggi, obral perizinan bukan lagi rahasia umum. Terjadi politik transaksional di daerah oleh oknum kepala daerah sebagaimana diafirmasi KPK di atas.

Maka, pilihan pragmatis dan rasional dari Presiden Jokowi dalam konteks ini adalah menderegulasi perizinan dan peraturan melalui model RUU Omnibus Law.

Kompleksitas Omnibus Law

Persoalannya, gagasan Omnibus Law seperti bola liar karena tidak ditetapkan dulu konsep batas-batasnya.

Misalnya, apakah kita masih komitmen dengan demokrasi dan otonomi daerah yang diperjuangkan berdarah-darah oleh pahlawan reformasi.

Sebab tanpa itu, maka potensi Omnibus Law merusak demokrasi dan otonomi daerah selalu terbuka.

Dari draf RUU Omnibus Law, khususnya pada pasal-pasalnya, indikasi dimaksud menjadi begitu terbuka. Seperti Pasal 62 RUU Cipta Kerja yang mengatur perubahan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal itu menyatakan, perizinan berusaha untuk pendirian semua fasilitas layanan kesehatan merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki.

Jadi, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sekalipun, pusat yang memberikan izinnya. Maka, apakah ini berpeluang mencederai konsep otonomi daerah?

Selain itu model perizinan yang diubah menjadi model perizinan berdasarkan kriteria kegiatan berusaha dengan risiko rendah (yang cukup pemberian Nomor Induk), menengah (selain Nomor Induk Berusaha juga dilengkapi Sertifikat Standar), dan tinggi (menggunakan Izin selain Nomor Induk Berusaha) (Pasal 9-11).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

Nasional
Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Nasional
Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Nasional
Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Nasional
Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X