Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kompas.com - 27/02/2020, 19:36 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengingatkan anggotanya agar bersikap netral terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Pesan itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat memberi sambutan dalam acara bertajuk "Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2020" di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020).

Listyo pun memberi atensi khusus soal netralitas di daerah yang pesertanya berasal dari unsur kepolisian.

"Ini pesan dari Pak Kapolri tolong kita betul-betul netral dalam Pilkada 2020 khususnya terhadap yang di wilayahnya ada calon dari Polri, mungkin juga ada calon yg kebetulan saudara, kawan kita," kata Listyo.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Diketahui, salah satu calon peserta Pilkada yang berasal dari unsur Polri adalah Ike Edwin. Mantan Staf ahli Kapolri Bidang Sosial Politik tersebut mendaftar pilkada untuk Kota Bandar Lampung.

Kemudian, ada pula mantan Kapolda Jatim Machfud Arifin yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Surabaya 2020. Lalu, calon gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Fakhrizal yang merupakan mantan Kapolda Sumbar.

Menurutnya, oknum anggota yang tidak netral tentunya akan menjadi sorotan.

Listyo mengatakan, oknum yang tidak netral selama Pilkada 2020 juga akan mencederai proses penegakan hukum.

Baca juga: Bawaslu Sebut Netralitas ASN hingga Mahar Politik Jadi Indikasi Kerawanan Pilkada 2020

Diketahui, polisi turut berwenang menangani tindak pidana pemilu dalam naungan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Selain Polri, Sentra Gakkumdu terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung.

Ia berharap kinerja Sentra Gakkumdu tidak tercoreng dengan netralitas anggota.

"Sentra Gakkumdu jangan jadi bagian dari masalah sehingga publik tidak percaya terhadap efektivitas Sentra Gakkumdu," ucapnya.

"Karena ini tentunya akan berdampak pada saat melakukan penanganan dan kemudian kita dianggap berpihak, tidak netral, maka hasil yang kita lakukan dalam hal penegakan hukum tidak akan dipercaya publik," lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X