Kompas.com - 27/02/2020, 19:36 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengingatkan anggotanya agar bersikap netral terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Pesan itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat memberi sambutan dalam acara bertajuk "Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2020" di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020).

Listyo pun memberi atensi khusus soal netralitas di daerah yang pesertanya berasal dari unsur kepolisian.

"Ini pesan dari Pak Kapolri tolong kita betul-betul netral dalam Pilkada 2020 khususnya terhadap yang di wilayahnya ada calon dari Polri, mungkin juga ada calon yg kebetulan saudara, kawan kita," kata Listyo.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Diketahui, salah satu calon peserta Pilkada yang berasal dari unsur Polri adalah Ike Edwin. Mantan Staf ahli Kapolri Bidang Sosial Politik tersebut mendaftar pilkada untuk Kota Bandar Lampung.

Kemudian, ada pula mantan Kapolda Jatim Machfud Arifin yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Surabaya 2020. Lalu, calon gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Fakhrizal yang merupakan mantan Kapolda Sumbar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, oknum anggota yang tidak netral tentunya akan menjadi sorotan.

Listyo mengatakan, oknum yang tidak netral selama Pilkada 2020 juga akan mencederai proses penegakan hukum.

Baca juga: Bawaslu Sebut Netralitas ASN hingga Mahar Politik Jadi Indikasi Kerawanan Pilkada 2020

Diketahui, polisi turut berwenang menangani tindak pidana pemilu dalam naungan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Selain Polri, Sentra Gakkumdu terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung.

Ia berharap kinerja Sentra Gakkumdu tidak tercoreng dengan netralitas anggota.

"Sentra Gakkumdu jangan jadi bagian dari masalah sehingga publik tidak percaya terhadap efektivitas Sentra Gakkumdu," ucapnya.

"Karena ini tentunya akan berdampak pada saat melakukan penanganan dan kemudian kita dianggap berpihak, tidak netral, maka hasil yang kita lakukan dalam hal penegakan hukum tidak akan dipercaya publik," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang Konsisten Digunakan untuk Tindak Pidana Narkoba

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang Konsisten Digunakan untuk Tindak Pidana Narkoba

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.