Kompas.com - 27/02/2020, 19:33 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango saat berkunjung ke Menara Kompas, Kamis (27/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango saat berkunjung ke Menara Kompas, Kamis (27/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani laporan hasil analisis (LHA) yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, satgas itu akan bekerja dengan melakukan penyelidikan metode case-building.

"Kami sudah membentuk satgas khusus penanganan LHA PPATK melalui case building, tidak melalui penyadapan, tapi case building dengan berdasarkan informasi PPATK," kata Alex di Menara Kompas, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Alex mengatakan, selama ini KPK kerap menerima LHA dari PPATK. Ia menyebut jumlah LHA yang diterima bisa mencapai ratusan laporan setiap bulannya.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, kata Alex, juga kerap kali menyampaikan keberatan karena laporan yang diserahkan ke KPK tak segera ditindaklanjuti.

"Kami itu sudah kasih umpan, tinggal smash saja, tapi kapan smash-nya," ujar Alex meniru protes yang disampaikan oleg Badar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alex mengatakan, satgas yang dibentuk KPK nantinya menangani laporan-laporan yang diserahkan PPATK dan melacak potensi adanya tindak pidana korupsi dari transaksi keuangan yang dicatat PPATK.

"Setelah kita dalami, kalau ada indikasi kuat terjadi korupsi misalnya ada penerimaan-penerimaan uang, transaksi-transaksi mencurigakan, yang sifatnya tunai itu akan didalami apakah transaksi itu brasal dari bisnis yang sah atau dari suap," kata Alex.

Baca juga: Telusuri Aset Tersangka Jiwasraya di Luar Negeri, Kejagung Gandeng Ditjen Pajak dan PPATK

Ia mengatakan, pembentukan satgas itu merupakan salah satu bentuk keseriusan KPK dalam menindak sebuah kasus yang tidak melulu melalui operasi tangkap tangan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.