Kompas.com - 26/02/2020, 07:28 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang dikeluarkan Bawaslu akan jadi bahan pertimbangan pemerintah.

"Nanti kita jadi bahan pertimbangan," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Mahfud mengatakan pemerintah juga memiliki versi IKP pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Namun demikian, hasil IKP versi Bawaslu tetap menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam rangka mengamankan Pilkada 2020.

Baca juga: Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

"Yang penting kan Pemilukada (Pilkada) itu harus dijaga segala-galanya. Kita sudah terbiasa dengan peta kerawanan itu," kata dia.

Di sisi lain, Mahfud mengaku berterima kasih kepada Bawaslu karena sudah mengeluarkan IKP. Dia berharap mendapat laporan IKP tersebut.

"Yang dari Bawaslu, terima kasih," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu meluncurkan IKP Pilkada 2020.

Berdasar hasil pemetaan, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, menjadi daerah dengan potensi kerawanan Pilkada paling tinggi.

"Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Selain Kabupaten Manokwari, tercatat 14 dari 261 kabupaten/kota juga menunjukkan potensi kerawanan pilkada yang tinggi.

Baca juga: Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Bawaslu Petakan 5 Persoalan

Ke-14 daerah itu secara berturut-turut adalah Kabupaten Mamuju (78,01), Kota Makassar (74,94), Kabupaten Lombok Tengah (73,25), Kabupaten Kotawaringin Timur (72,48), Kabupaten Sula (71,45), Kabupaten Mamuju Tengah (71,02), Kota Sungai Penuh (70,63).

Selanjutnya, Kabupaten Minahasa Utara (70,62), Kabupaten Pasangkayu (70,20), Kota Tomohon (66,89), Kota Ternate (66,25), Kabupaten Serang (66,04), Kabupaten Kendal (65,03), dan Kabupaten Sambas (64,53).

Bawaslu juga memetakan potensi kerawanan pemilihan gubernur di sembilan provinsi yang menggelar Pilkada 2020.

Hasilnya, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan skor kerawanan tertinggi, yaitu mencapai 86,42.

Sedangkan indeks kerawanan delapan provinsi secara berturut-turut adalah Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).

Baca juga: Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabilitas Politik

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, indeks kerawanan pemilu bertujuan untuk sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan di tiap-tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Sehingga, diharapkan Pilkada 2020 berjalan secars demokratis dan adil.

"IKP 2020 kami jadikan mekansime deteksi dini, early warning system, terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada 2020," kata Abhan.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

Nasional
Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Nasional
Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Nasional
Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Nasional
MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Nasional
Indonesia Jadi Koordinator Kemitraan ASEAN dengan AS 2021-2024

Indonesia Jadi Koordinator Kemitraan ASEAN dengan AS 2021-2024

Nasional
Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Nasional
Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Nasional
Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Nasional
Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Nasional
Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Nasional
Di KPK walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Di KPK walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X