Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 jangan sampai dicederai oleh praktik 'NPWP'.

Apa itu 'NPWP'?

"Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan perpecahan, adanya money politic atau bahasa anak-anak bilang, jangan ada 'NPWP', nomor piro, wani piro," ujar Wapres Ma'ruf Amin di acara peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 Bawaslu di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, praktik itu seringkali terjadi dalam sebuah pesta demokrasi.

Tidak hanya soal money politic, Wapres Ma'ruf Amin juga menyinggung soal kompromi serta negosiasi dalam proses-proses prosedural sebuah pilkada.

Menurut dia, hal itu menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pilkada.

Baca juga: Polda Lampung Selidiki Jual Beli Data Kependudukan Palsu Jelang Pilkada 2020

Wapres Ma'ruf Amin juga berharap pilkada serentak 2020 juga terbebas dari praktik ujaran kebencian dan penyebaran hoaks serta tidak menggunakan isu SARA.

"Bersainglah secara sehat dengan apa yang kita miliki. Kalau kita ingin dipilih, boleh saja, kita menyampaikan kelebihan dan keunggulan kita," kata dia.

"Pemilu akan menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Hal yang penting adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan, menciptakan pemilu kondusif, melahirkan pemimpin demokratis, jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat," lanjut Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Vicky Prasetyo Maju Pilkada 2020, Pilih Jalur Independen dan Klaim Dukungan 11.000 Tanda TanganDiketahui, pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.

Wilayah tersebut meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Adapun, hari pemungutan suara pilkada 2020 jatuh pada tanggal 23 September.