Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabilitas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, Kemendagri akan menindaklanjuti pemetaan indeks kerawanan pilkada (IKP) 2020 yang diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa (25/2/2020). 

"Otomatis (ditindaklanjuti). Yang utama dari Kemendagri kami akan bantu untuk menjaga adanya stabilitas politik," ujar Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Kestabilan itu meliputi hubungan antarkontestan pilkada, partai politik yang mengusung calon kepala daerah, dan masyarakat.

Kemendagri ingin meminimalkan potensi kerawanan yang ada.

"Supaya semua menggunakan cara-cara yang sehat, cara yang legal dan cara-cara yang konstitusional dan jangan menggunakan kekerasan," ucap Tito.

Ia juga mengimbau pemerintah daerah lebih mengaktifkan forum-forum masyarakat seperti forum antar-umat beragama dan forum koordinasi pimpinan daerah.

"Kita akan akan aktifkan mendorong forum yang selama ini merekatkan simpul bangsa agar tokoh masyarakat bisa meredam daerah masing-masing," kata dia. 

Adapun Bawaslu meluncurkan IKP 2020 pada Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Mendagri Perintahkan Seluruh Pemda Bentuk DPMPTSP

Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang.

Sementara itu, penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Oleh karena itu, dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan.