Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Bawaslu Petakan 5 Persoalan

Kompas.com - 08/11/2019, 08:55 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020.

Menurut Bagja, IKP ini rencananya akan diluncurkan pada Januari 2020 mendatang.

"Untuk IKP, saat ini kami sedang susun. Masih belum selesai. Kemungkinan nanti kami rilis pada Januari tahun depan, " ujar Bagja ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Untuk menyusun IKP ini, Bawaslu memetakan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan netralitas penyelenggara pilkada.

"Kedua, soal relasi kuasa pada politik lokal. Pastinya ada pertarungan elite di tingkat lokal yang nantinya bisa berpengaruh terhadap netralitas ASN tadi, " tutur Bagja.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Pertanyakan Perekaman Data E-KTP di Papua yang Belum Rampung

Ketiga, perihal politik uang yang masih berpotensi terjadi. Keempat politik identitas yang diperkirakan menguat pada pilkada tahun depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kelima, soal bentuk kampanye di sosial media," tutur Bagja.

Dia mengingatkan ada sembilan provinsi yang akan menggelar Pilkada 2020.

Menurut Bagja, meski kontestasi di sembilan provinsi tersebut tidak sepanas Pilkada 2018, tetapi tetap melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Sembilan provinsi itu yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Selain sembilan provinsi di atas, ada 224 kabupaten dan 37 kota yang juga menggelar pilkada tahun depan. Sehingga secara keseluruhan ada 270 daerah yang menggelar pilkada pada 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X