Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Bawaslu Petakan 5 Persoalan

Kompas.com - 08/11/2019, 08:55 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020.

Menurut Bagja, IKP ini rencananya akan diluncurkan pada Januari 2020 mendatang.

"Untuk IKP, saat ini kami sedang susun. Masih belum selesai. Kemungkinan nanti kami rilis pada Januari tahun depan, " ujar Bagja ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Untuk menyusun IKP ini, Bawaslu memetakan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan netralitas penyelenggara pilkada.

"Kedua, soal relasi kuasa pada politik lokal. Pastinya ada pertarungan elite di tingkat lokal yang nantinya bisa berpengaruh terhadap netralitas ASN tadi, " tutur Bagja.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Pertanyakan Perekaman Data E-KTP di Papua yang Belum Rampung

Ketiga, perihal politik uang yang masih berpotensi terjadi. Keempat politik identitas yang diperkirakan menguat pada pilkada tahun depan.

"Kelima, soal bentuk kampanye di sosial media," tutur Bagja.

Dia mengingatkan ada sembilan provinsi yang akan menggelar Pilkada 2020.

Menurut Bagja, meski kontestasi di sembilan provinsi tersebut tidak sepanas Pilkada 2018, tetapi tetap melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Sembilan provinsi itu yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Selain sembilan provinsi di atas, ada 224 kabupaten dan 37 kota yang juga menggelar pilkada tahun depan. Sehingga secara keseluruhan ada 270 daerah yang menggelar pilkada pada 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apartemen Cacing Sutra, Solusi Alternatif untuk Budi Daya Ikan

Apartemen Cacing Sutra, Solusi Alternatif untuk Budi Daya Ikan

Nasional
KKP Melalui BRSDM Kembangkan Budidaya Ikan Lele Mutiara

KKP Melalui BRSDM Kembangkan Budidaya Ikan Lele Mutiara

Nasional
KPK Tak Hanya Sekali Gagal Penggeledahan, ICW Nilai Dampak Buruk UU KPK Baru

KPK Tak Hanya Sekali Gagal Penggeledahan, ICW Nilai Dampak Buruk UU KPK Baru

Nasional
Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Nasional
Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Nasional
Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Nasional
Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Nasional
Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Nasional
Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Nasional
Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Nasional
TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X