Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 25/02/2020, 22:10 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan, ada potensi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power negara dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Alasannya, dalam RUU PDP, belum ada batasan hukum yang jelas mengenai hak warga negara sebagai pemilik data.

"Kalau enggak ada batasan hukum yang ketat dan detail tentang hak warga negara, anytime negara bisa mengakses apa saja. Tidak hanya account bank, bahkan yang paling parah perilakunya, ini kan jadi transparan. Ketika data seperti itu, ketika akses tidak dibatasi untuk kepentingan apa dan oleh siapa, jadi sangat riskan untuk abuse of power," kata Willy di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Willy pun mengusulkan pembentukan lembaga independen yang terdiri dari masyarakat sipil.

Lembaga independen tersebut berfungsi untuk mengawasi kewenangan negara dalam perlindungan data warga negara.

"Ada usulan dari civil society untuk ada lembaga peyeimbang, lembaga indepen untuk awasi," tutur Willy.

Baca juga: Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.

Dia menyatakan setidaknya ada dua hal yang mesti disiapkan pemerintah jika UU PDP telah disahkan.

"Bagaimana terkait data pribadi warga negara yang berhadapan dengan hukum. Batasannya seperti apa karena banyak data yang bisa bocor kemana-mana, tanpa masuk kategori penyidikan ataupun penyelidikan. Ini diantisipasi, harus jelas dan clear," kata Karding.

"Kedua, kesiapan pemerintah dalam hal antisipasi teknologi, karena bicara data kan bicara kecanggihan teknologi," imbuh dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X