Serahkan Laporan Kinerja ke DPR, Ombudsman Minta Dukungan Anggaran

Kompas.com - 25/02/2020, 17:54 WIB
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombusdman RI Amzulian Rifai menyerahkan laporan kinerja Ombudsman tahun 2019 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Rifai menyatakan, penyerahan laporan itu merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

"Salah satu kewajiban kami memang memberikan laporan tahunan kepada DPR terkait kinerja kami," kata Rifai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Ombudsman Sarankan Pemerintah Tarik Draf RUU Cipta Kerja

Rifai sempat menyampaikan kepada Puan mengenai rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan Ombudsman sepanjang 2019.

Salah satunya, Ombudsman membutuhkan dukungan dari DPR dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengawas.

Dukungan yang dimaksud Rifai salah satunya adalah anggaran Ombudsman.

"Dalam pertemuan tadi juga sebagai Ombudsman perlu dukungan, menyampaikan laporan kepada institusi. Dukungan ini karena dalam bekerja, dalam rekomendasi-rekomendasi, jika ada dukungan dari DPR akan lebih efektif," ujar Rifai.

Baca juga: Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

"Lalu juga soal anggaran. Bagaimana fungsi pengawasan bisa efektif jika anggaran Ombudsman tidak memadai," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Puan Maharani menyatakan, DPR perlu mengukur kinerja pengawasan Ombudsman.

Menurut dia, Ombudsman didirikan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun derah.

"Karena itu, mestinya kehadiran Ombusdman RI berdampak pada perbaikan pelayanan publik," kata Puan.

Baca juga: Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Ia berharap kinerja Ombudsman dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Puan meminta instansi penyelenggaran pelayanan publik menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Ombusdman.

"Agar pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga keberadaan Ombusdman dirasakan manfaatnya," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X