Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kompas.com - 24/02/2020, 08:34 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Indra menilai, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 61,4 persen, bukanlah sebuah prestasi.

"Sebagai presiden dengan perolehan suara signifikan 55 persen, dengan kepuasan tadi berarti tidak ada peningkatan yang signifikan," kata Indra di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Ia pun menyoroti tiga hal yang terjadi dalam 100 hari pertama periode kedua pemerintahan Jokowi ini.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 70,1 Persen Puas Kinerja Jokowi, Maruf 49,6 Persen

Pertama, soal polemik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup menyita perhatian publik.

Menurut dia, kewajiban penyidik untuk megantongi izin dewan pengawas mulai dari proses penyadapan, penggeledahan, hingga penangkapan, berpotensi mengganggu upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah berjalan.

"Ini soal penegakan hukum. Korupsi itu kejahatan luar biasa. Kalau momentumnya lewat, ya lewat juga pemberantasan korupsinya," ujarnya.

Kedua terkait keberadaan tenaga kerja asing yang kurang terampil. Menurut dia, keberadaan mereka yang selama ini dibantah pemerintah, terafirmasi ketika virus corona jenis baru (COVID-19) merebak.

Satu per satu dari mereka keluar untuk memeriksakan kondisi kesehatan masing-masing di rumah sakit sebagai bentuk antisipasi.

"Ini mengancam teman-teman di daerah. Kekhawatiran mereka terhadap peluang lapangan kerja yang ada (terancam) karena ada TKA," ujarnya.

"Ini juga menjadi penting. Korelasinya adalah apakah pemimpin negeri ini berpihak ke anak negeri atau berpihak kepada investasi yang mengabaikan peluang WNI diprioritaskan di dalam negeri," imbuh Indra.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X