Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 16/02/2020, 13:55 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indo Barometer menunjukkan, sebanyak 70,1 persen publik merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, sebanyak 27,4 persen responden lainnya mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Survei ini dilakukan Indo Barometer jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi di periode keduanya Pak Jokowi ini sebetulnya punya garis start yang lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Baca juga: Survei Alvara: Kepuasan terhadap Kinerja KPK Turun Tajam di 100 Hari Jokowi-Maruf

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Data survei pada Maret 2015 menunjukan bahwa kepuasan publik pada kinerja Jokowi sebesar 57,5 persen dan sebesar 37,5 persen tidak puas.

Sementara itu, 49,6 persen responden menjawab puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Jokowi Menurun Berdasarkan Survei, Alvara: Ini Lampu Kuning

Kemudian, responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Ma'ruf sebesar 37,5 persen.

Qodari melihat perbedaan yang cukup besar antara kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dengan Ma'ruf.

"Memang saya katakan ini agak jomplang dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi 70 persen, Pak Ma'ruf 49 persen. Selisihnya 20 persen," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan kinerja mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2015, sebanyak 53,3 persen responden puas dengan kinerja JK saat itu.

Responden yang tidak puas dengan kinerja JK tahun 2015 sebesar 38,8 persen.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

Survei nasional ini dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.

Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan.

Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sebelumnya, hasil Survei Alvara Research Center, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi pada periode kedua menurun dalam kurun waktu 100 hari sejak pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, dibandingkan kepuasan publik pada survei periode sebelumnya, untuk pertama kalinya sejak 2018, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di bawah 70 persen.

Penurunanan tingkat kepuasan publik tersebut menjadi lampu kuning bagi Jokowi.

Hasil survei Alvara menunjukkan, tingkat kepuasan publik pada Januari 2020 sebesar 69,4 persen.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 sebesar 77,2 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Tambang Ilegal Belum Tuntas, Mutasi Brigjen Pipit jadi Kapolda Kalbar Disorot

Kasus Tambang Ilegal Belum Tuntas, Mutasi Brigjen Pipit jadi Kapolda Kalbar Disorot

Nasional
Mutasi 2 Kapolda di Wilayah Strategis dan Aroma Politik Jelang 2024

Mutasi 2 Kapolda di Wilayah Strategis dan Aroma Politik Jelang 2024

Nasional
Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Nasional
Kepala Otorita IKN Optimistis Upacara Peringatan Kemerdekaan pada 2024 Digelar di IKN

Kepala Otorita IKN Optimistis Upacara Peringatan Kemerdekaan pada 2024 Digelar di IKN

Nasional
Abraham Samad: Perilaku Korup di Mana-mana, Indeks Persepsi Korupsi Jadi Anjlok

Abraham Samad: Perilaku Korup di Mana-mana, Indeks Persepsi Korupsi Jadi Anjlok

Nasional
Jokowi: Film Nasional Melangkah Maju Sesuai Kehendak Zaman

Jokowi: Film Nasional Melangkah Maju Sesuai Kehendak Zaman

Nasional
Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Nasional
Bambang Pacul: RUU Perampasan Aset Mungkin Disahkan, tapi Lobi Ketum Parpol Dulu

Bambang Pacul: RUU Perampasan Aset Mungkin Disahkan, tapi Lobi Ketum Parpol Dulu

Nasional
KPK Tetapkan 10 Orang Tesangka dalam Kasus Korupsi Tukin di ESDM

KPK Tetapkan 10 Orang Tesangka dalam Kasus Korupsi Tukin di ESDM

Nasional
Politisi PDI-P Salahkan PSSI soal Indonesia Tak Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Politisi PDI-P Salahkan PSSI soal Indonesia Tak Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
IKN Sempat Dilanda Banjir, Kepala Otorita Jelaskan Strategi Tata Guna Lahan untuk Mengatasinya

IKN Sempat Dilanda Banjir, Kepala Otorita Jelaskan Strategi Tata Guna Lahan untuk Mengatasinya

Nasional
Bambang Pacul Sebut DPR Kontra RUU Pembatasan Uang Kartal: Legislator Tertawa, Mahfud MD Geleng Kepala

Bambang Pacul Sebut DPR Kontra RUU Pembatasan Uang Kartal: Legislator Tertawa, Mahfud MD Geleng Kepala

Nasional
Abraham Samad Kritik Parpol Tak Punya Kode Etik: Orang Bermasalah Bisa Jadi Politisi

Abraham Samad Kritik Parpol Tak Punya Kode Etik: Orang Bermasalah Bisa Jadi Politisi

Nasional
Kementerian KP Perkuat VOGA dan SFV untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Kementerian KP Perkuat VOGA dan SFV untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Nasional
Mendagri: Bayangkan kalau Pejabat Buka Puasa Bersama, 'Upload' Makanan Mewah padahal Rakyat Susah

Mendagri: Bayangkan kalau Pejabat Buka Puasa Bersama, "Upload" Makanan Mewah padahal Rakyat Susah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke