Kompas.com - 22/02/2020, 14:17 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPresiden Joko Widodo saat menghadiri acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

ACEH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Aceh memberi waktu pada dirinya untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan perjanjian Helsinki.

Perjanjian Helsinki merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

"Ada problem ini, Pak. Ada masalah ini, Pak. Ada persoalan ini, tapi beri waktu saya untuk menjawab," kata Jokowi di hadapan masyarakat Aceh yang hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: Melawat ke Helsinki, Menlu Retno Sebut Hubungan Bilateral RI dan Finlandia Berkembang Pesat

Jokowi menyebutkan, dirinya telah bertemu dengan Gubernur Aceh untuk membahas persoalan ini.

Sekitar dua minggu lalu, ia juga telah menggelar pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Malik Mahmud Al Haythar.

Ia juga bertemu dengan Muzakir Manaf alias Mualem yang merupakan anggota GAM, serta sejumlah tokoh agama asal Aceh yang lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari pertemuan itu, kata Jokowi, banyak yang sudah disampaikan para tokoh Aceh ini ke dirinya.

Baca juga: Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Ia pun memastikan akan membahas persoalan tersebut dalam rapat mingguan kabinet di Istana Negara.

"Karena apa pun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan setiap minggu," ujar Jokowi.

Jokowi berjanji, dirinya pasti akan memberikan jawaban atas persoalan itu.

"Sehingga, jawabannya akan kita berikan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Malik Mahmud Al Haythar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Temui Jokowi, Wali NAD Tagih Janji Negara soal Tanah untuk Eks Kombatan GAM

Dalam pertemuan tersebut, Malik menyampaikan sejumlah nota kesepahaman yang belum dijalankan negara kepada para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berupa pembagian tanah.

"Kami beri masukan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik seusai pertemuan.

"Di antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.